harapanrakyat.com – DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, angkat bicara soal perselisihan antara ojek pangkalan dan ojek online di Kawasan Pasir Impun.
Baca Juga : Perselisihan Ojol dan Opang Pasir Impun, Dishub Kota Bandung Pastikan Telah Kondusif
Anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga menilai, perlunya campur tangan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Agar persoalan antara ojol (ojek online) dan opang (ojek pangkalan) di Pasir Impun ini segera selesai, perlu ada campur tangan Pemkot Bandung,” ungkapnya, Kamis (12/9/2024).
Menurutnya Pemkot Bandung bisa menjadi jembatan maupun menampung keinginan dari kedua pihak yang sedang berselisih tersebut. Dengan demikian, maka ia berharap akan segera ada solusi terbaik terkait permasalahan antara ojol dan opang di Pasir Impun tersebut.
“Ini perlu campur tangan pemerintah, dalam rangka memfasilitasi maupun mengakomodir kedua belah pihak, baik ojek pangkalan maupun ojek online” ujarnya.
Walau demikian, politisi NasDem tersebut menerangkan dalam penyelesaiannya, Pemkot Bandung tetap harus mengutamakan kepentingan umum. Sehingga mengambil jalan tengah sebagai solusi dari persoalan kedua belah pihak tersebut.
Pihaknya mendorong agar kesepakatan mediasi oleh pihak kepolisian, bisa terlaksanakan secara maksimal. Sehingga memastikan hasil kesepakatan tersebut tidak ada pihak yang melanggarnya, baik oleh ojek online maupun ojek pangkalan.
Baca Juga : Terkait Ojol, Organda Ciamis Minta Pemerintah Cabut Undang-Undang LLAJ
Sebelumnya, Polsek Antapani memfasilitasi mediasi ojek online dan ojek pangkalan di Pasir Impun. Mediasi tersebut sudah menghasilkan sejumlah poin kesepakatan.
Sejumlah poin tersebut, di antaranya tidak ada pungutan kepada ojek online yang masuk atau melintas di kawasan Pasir Impun. Kemudian, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas Kota Bandung dengan saling menjaga etika dan tata krama.
Lalu, poin terakhir bahwa kesepakatan tersebut berlaku untuk semua driver ojek online, baik yang tergabung maupun tidak tergabung dalam komunitas. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)
