harapanrakyat.com,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar, Jawa Barat, menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di Aula Toserba Pajajaran, Rabu (18/9/2024).
Pada kesempatan tersebut Bawaslu Kota Banjar menyampaikan hasil temuan kepada KPU. Temuan tersebut salah satunya terkait tiga orang warga yang belum masuk daftar pemilih tetap atau DPT.
Baca Juga: Belum Masa Kampanye, APS Paslon di Pilkada Kota Banjar Sudah Menjamur
Kemudian adanya satu orang pemilih yang memiliki data KTP ganda di wilayah Kecamatan Purwaharja. Temuan tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu.
“Ada satu orang warga memiliki dua KTP dan dua hak pilih. Hak pilihnya satu di Ciamis satu lagi di Banjar,” kata Ketua Bawaslu Kota Banjar Rudi Ilham Ginanjar saat rapat pleno terbuka penetapan DPT.
“Jadi itu beda nama, beda NIK, beda tahun kelahiran tapi orangnya itu satu. Nah, kami minta seperti apa treatment KPU Kota Banjar untuk permasalahan tersebut,” katanya menambahkan.
Jumlah DPT Pilkada Kota Banjar 154.425
Sementara itu, Ketua KPU Kota Banjar, Muhammad Mukhlis, mengatakan, jumlah DPT pada pilkada 2024 berdasarkan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP yaitu 154.425 pemilih.
Adapun jumlah DPT berdasarkan kategori usia untuk pemilih laki-laki sebanyak 76.828 pemilih dan untuk perempuan 77.597 pemilih.
“Sebanyak 154 ribu sekian yang sudah ditetapkan hasil dari perbaikan dan masukan dari temen-temen Bawaslu,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti temuan Bawaslu. Seperti adanya data pemilih ganda karena memiliki dua kartu tanda penduduk atau KTP.
Baca Juga: 4 Paslon di Pilkada Kota Banjar Dinyatakan Memenuhi Syarat
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berkaitan data warga meninggal, tetapi masih ada di DPT karena belum memiliki akta kematian.
“DPSHP sudah kami sinkronkan dengan data dari masing-masing Kecamatan. Kami akan tindak lanjuti saran dari Bawaslu dan akan berkoodinasi dengan Disdukcapil terkait data tersebut,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
