harapanrakyat.com,- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat (Jabar) melakukan verifikasi faktual dokumen untuk perpanjangan sertifikasi 47 Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Selasa (20/8/2024).
Verifikasi tersebut bertujuan memastikan pemberi bantuan hukum di wilayah Jawa Barat memenuhi standar dan ketentuan pemerintah.
Baca Juga: Kemenkumham Luncurkan Desain Paspor Baru Indonesia
Pelaksanaan verifikasi faktual tersebut dilakukan selama 4 hari mulai 20 Agustus hingga 23 Agustus 2024. Dalam satu hari tim dari Kanwil Kemenkumham Jabar akan memeriksa 12 LBH.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar, Masjuno mengatakan, verifikasi faktual dokumen ini merupakan bagian dari komitmen Kemenkumham dalam menjaga kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat.
“Kemenkumham Jabar memastikan bahwa seluruh pemberi bantuan hukum yang terdaftar dan bersertifikat di Jawa Barat benar-benar memiliki kompetensi dan kelayakan untuk memberikan layanan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Masjuno.
Dokumen yang Diverifikasi Kemenkumham Jabar
Sementara itu proses verifikasi ini melibatkan pengecekan langsung terhadap berbagai dokumen penting. Tim verifikasi akan memeriksa akta pendirian, profil lembaga, daftar personel, serta laporan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemberi bantuan hukum.
“Selain itu, Kemenkumham Jabar juga memverifikasi data terkait sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga tersebut guna memastikan kesiapan mereka dalam memberikan layanan bantuan hukum yang optimal,” lanjut Masjuno.
Sementara itu, bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang telah terverifikasi, sertifikasi mereka akan diperpanjang untuk jangka waktu tertentu. Namun, bagi lembaga yang tidak memenuhi syarat, sertifikasi mereka dicabut.
“Proses verifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pemberi bantuan hukum di Jawa Barat, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap keadilan dengan layanan yang berkualitas,” kata Masjuno.
Kemenkumham Jawa Barat menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pemberi bantuan hukum. Tujuannya untuk memastikan LBH beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Baca Juga: BAPAS Ungkap Fakta Kasus Anak Perempuan Dilempar Batu di Ciamis
“Kemenkumham Jawa Barat berharap masyarakat di Jawa Barat akan semakin mudah dan merasa aman dalam mengakses bantuan hukum yang dibutuhkan,” pungkasnya. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
.){kind=link}