harapanrakyat.com,- Sektor pariwisata di Kota Banjar, Jawa Barat, sampai saat ini belum optimal. Bahkan, sektor pariwisata tersebut masih stagnan dan belum tercatat di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Sebelumnya, Pansus LVIII DPRD Kota Banjar saat rapat paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pariwisata menyampaikan, belum optimalnya pengelolaan pariwisata.
Hal tersebut membuat aktivis dan akademisi turut menanggapi permasalahan belum maksimalnya sektor pariwisata di Kota Banjar.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjar, Farid mengatakan, tidak ada pengembangan objek wisata, tentunya berpengaruh terhadap daya tarik pengunjung. Sehingga, membuat tidak menghasilkan income atau pendapatan bagi daerah.
Menurutnya, sektor wisata merupakan salah satu penunjang tumbuhnya perekonomian di daerah. Mengingat dampaknya sangat menunjang sektor perekonomian yang lain.
Baca Juga: Potensi Wisata di Kota Banjar Belum Terdata di Kementerian, Pemkot Harus Inovasi
Sebab itu, pihaknya mendorong agar Pemerintah Kota Banjar dapat mengoptimalkan pengelolaan sektor pariwisata Situ Leutik. Jangan sampai aset wisata yang sudah ada, namun tidak terpelihara dengan baik dan tidak menghasilkan income.
“Apalagi objek wisata Situ Leutik ini dibangun dengan biaya yang cukup besar. Pemerintah harus lebih serius mengelola sektor wisata, untuk membantu ekonomi masyarakat,” kata Farid kepada harapanrakyat.com, Sabtu (6/7/2024).
Tanggapan Akademisi terkait Belum Optimalnya Sektor Pariwisata di Kota Banjar
Sementara itu, dosen dan pengamat pemerintahan Sidik Firmadi mengatakan, belum maksimalnya pengelolaan dan belum terdatanya potensi wisata oleh Kementerian Pariwisata, menjadi problem serius. Sehingga ia berpendapat, Pemkot Banjar harus segera merespon masalah tersebut.
Menurutnya, agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan dengan optimal, maka perlu dibentuk sebuah badan atau dinas khusus. Nantinya instansi tersebut menangani kepariwisataan serta badan untuk mempromosikan wisata daerah atau BP2D.
Memang saat ini pariwisata di Kota Banjar telah dikelola melalui Disporapar. Namun menurutnya, hal itu tidaklah maksimal. Karena Sidik berpendapat, kemungkinan beban kerja dinas yang berlebih, sehingga tidak fokus dalam mengembangkan pariwisata,” katanya.
“Sebab itu, kebutuhan untuk membentuk badan promosi wisata yang fokus mengurus serta mengelola pariwisata, sangat mendesak,” ujarnya.
Lanjutnya menambahkan, Kota Banjar sebagai daerah yang miskin sumber daya alam, harus fokus menggali Pendapatan Asli Daerah melalui sektor lain. Salah satu potensi yang paling memungkinkan di Kota Banjar adalah sektor pariwisata.
Hal ini karena, sektor pariwisata tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Tetapi juga menopang pertumbuhan ekonomi, mengingat multiplier effect yang didapat dari sektor wisata ini cukup luas.
Misalnya, dampak positif bagi pelaku UMKM dan warga setempat. “Karena mereka bisa membuka lapangan usaha baru, seperti menjual oleh-oleh khas daerah,” katanya.
Baca Juga: Pemkot Banjar Tak Berani Tegas Soal Pemutusan Kontrak Proyek Wisata Patung The Mummy
Kemudian juga, sektor usaha penginapan atau home stay atau rumah makan akan meningkat serta sektor ekonomi yang lain. Peluang tersebut jika dikelola dengan optimal, tentunya dapat menarik investor untuk berinvestasi di Banjar.
“Saya berharap Pemerintah Kota Banjar serius mengembangkan sektor pariwisata dengan menangkap berbagai peluang yang ada. Termasuk peluang bantuan dari pemerintah pusat, jika ingin Kota Banjar maju dan berkembang,” pungkasnya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
