Terhitung sudah 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini berarti sudah lama pula sejarah Indonesia membentuk perjalanan diplomasi. Sejarah diplomasi Indonesia menciptakan momen-momen narasi yang kaya dan beragam.
Negara Kepulauan ini telah menjalin kerjasama diplomatis dengan berbagai negara dari seluruh dunia. Tahun 1928 menjadi tahun penting saat Kongres Pemuda II melahirkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda mengikrarkan satu Tanah Air, satu Bangsa, dan Bahasa Indonesia.
Baca Juga: Long March Siliwangi, di Bawah Perintah Jenderal Soedirman
Hal tersebut merupakan dasar pembentukan identitas nasional. Dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, kabinet pertama RI dibentuk, Ahmad Soebardjo menjadi Menteri Luar Negeri pertama RI.
Diplomasi menjadi salah satu cara untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu berperan dan berkontribusi dalam urusan dunia. Jejak sejarah Indonesia membentuk fondasi kebijakan luar negeri Nusantara yang progresif dan inklusif.
Sejarah Diplomasi Indonesia pada Awal Kemerdekaan
Jejak diplomasi Indonesia telah menuliskan kebijakan luar negeri, terutama saat kemerdekaan pada tahun 1945. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mendapatkan pengakuan internasional dengan diplomasi. Presiden pertama Indonesia berperan penting dalam membangun hubungan dengan negara-negara pihak ketiga.
Pada tahun 1946, Indonesia mengirimkan misi diplomatik pertama ke Belanda untuk berunding dengan pihak Belanda dan Sekutu. Dengan kegigihan Soekarno, pada tahun 1947, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan dari India.
Pada tahun selanjutnya, negara Zamrud Katulistiwa ini membentuk hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Menteri Kemakmuran RI, Dr. A.K Gani berhasil membina hubungan dengan Bank Dunia. Tahun selanjutnya Konferensi Inter-Indonesia terselenggara untuk mendukung penyerahan tanpa syarat kedaulatan kepada RI.
Nusantara dan Belanda mengakhiri konflik dengan Persetujuan Meja Bundar yang telah mendapatkan tanda tangan Den Haag. AS yang menjadi negara pertama membuka perwakilan diplomatik di Jakarta setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS.
Sejarah Diplomasi Awal Kiprah
Pada masa awal sejarah diplomasi Indonesia kembali dipulihkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1950, Nusantara secara resmi menjadi anggota ke-60 PBB. Tahun 1955 terjadi peningkatan hubungan diplomatik Indonesia di tingkat global.
Indonesia berhasil menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika dan mengukuhkan posisi sebagai negara berkepribadian. Tahun selanjutnya, pertama kalinya Indonesia mengirimkan pasukan Kontingen Garuda dalam misi penjaga perdamaian PBB di Gurun Sinai.
Januari 1959, Indonesia dan Jepang menandatangani Perjanjian Perdamaian di Jakarta. Laili roesad menjadi Duta Besar RI untuk Luksemburg dan Belgia dan menjadi duta besar perempuan pertama Indonesia.
Baca Juga: Kisah Kemenangan Raden Wijaya Mengusir Pasukan Mongol
KTT GNB 1961 dan Konferensi Asia-Afrika 1955 mengukuhkan historis RI dalam membangun suatu tatanan dunia baru untuk negara-negara berkembang. UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada Mei 1963 dengan Tugu Peringatan di Lapangan Banteng.
Sejarah Masa Diplomasi Orde Baru
Sejarah diplomasi Indonesia juga tidak berhenti dan terus terbentuk. Rezim Orde Baru mengembalikan prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia ke bebas dan aktif. Pada masa ini pemerintahan yang baru melakukan pemulihan kembali hubungan dengan negara-negara sahabat dan internasional.
Agustus 1966, Republik Indonesia dan Malaysia menyetujui hubungan diplomatik. Pada tahun yang sama, Indonesia kembali aktif dalam PBB setelah satu tahun sebelumnya Soekarno menyatakan keluar dari PBB. Pembentukan ASEAN bersama Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok pada tahun 1967.
Hal ini juga menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan regional. Melalui ASEAN, indonesia secara aktif berperan meredakan ketegangan antar negara anggota dan mempromosikan perdamaian di kawasan. Sejarah diplomasi Indonesia pada dekade 1990-an ini Nusantara menghadapi ujian diplomasi yang signifikan.
Terjadi krisis ekonomi regional pada tahun 1977 yang menantang stabilitas negara dan membutuhkan kerjasama internasional. Keterlibatan IMF dan negara-negara lainnya membantu pemulihan ekonomi Indonesia sekaligus menciptakan dinamika baru dalam hubungan diplomatis.
Diplomasi pada Era Reformasi
Sejak masuknya era reformasi pada tahun 1998, Indonesia terus mengejar kebijakan luar negeri yang lebih proaktif. Indonesia menegaskan peran dalam menyuarakan kepentingan global dengan terlibat aktif dalam WTO, Konferensi Perubahan Iklim, dan berbagai forum internasional.
Baca Juga: Sejarah Konferensi Malino, Latar Belakang Konflik dan Hasilnya
Seiring berjalannya waktu, diplomasi ekonomi Indonesia semakin kuat. Dari perjuangan awal Indonesia memperoleh pengakuan internasional hingga berperan penting dalam forum-forum global. Sejarah diplomasi Indonesia juga mencerminkan tekad negara untuk ikut kontribusi dalam menjaga perdamaian, kemajuan ekonomi, dan keamanan di dunia. (R10/HR-Online)
