harapanrakyat.com,- Bawaslu Kota Banjar, Jawa Barat membentuk forum warga untuk meningkatkan partisipasi melakukan pengawasan Pilkada serentak 2024, Rabu (10/7/2024).
Ketua Bawaslu Kota Banjar Rudi Ilham Ginanjar, mengatakan, pembentukan forum warga tersebut untuk meningkatkan peran partisipasi pengawasan Pilkada. Apalagi hal ini merupakan amanat Perbawaslu nomor 2 tahun 2023.
Forum warga ini, kata Rudi, terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa. Nantinya mereka akan berperan aktif melakukan pengawasan Pilkada yang saat ini tahapannya sudah mulai berlangsung.
Baca juga: Petugas Temukan Pencatutan Dukungan saat Verfak Paslon Independen Pilkada Kota Banjar
Saat ini Bawaslu sendiri tengah melakukan pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Banjar.
“Salah satu yang kami tekankan pembentukan forum warga ini kita mengajak kepada mereka untuk turut serta melakukan pengawasan partisipasi Pilkada,” kata Rudi Ilham kepada wartawan usai acara.
Sementara itu, Pegiat Pemilu Arif Nur Alam mengatakan, beberapa isu-isu krusial dalam pemilihan kepala daerah yang harus menjadi fokus pengawasan forum warga.
Beberapa isu krusial tersebut, kata Arif, di antaranya terkait isu utama, seperti masalah money politik, berita hoaks, politik identitas dan politik dinasti serta isu teknis dan potensi konflik.
“Adapun potensi pelanggaran menyangkut isu utama itu meliputi hak suara dan DPT, politik uang, pencalonan, kampanye dan dana kampanye, distribusi logistik, penghitungan suara, netralitas ASN TNI-Polri dan potensi pelanggaran lainnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, strategi peningkatan efektivitas pengawasan partisipatif warga forum warga ini di antaranya melakukan pendidikan pengawasan partisipatif.
Kemudian, membentuk pojok pengawasan, pemberdayaan komunitas.
Menurutnya, urgensi dari pembentukan forum warga yang terdiri dari masyarakat dan mahasiswa yaitu menjadi agen perubahan dan pengawasan.
“Forum warga sebagai agen perubahan harus dapat mengawal konsolidasi demokrasi ke arah yang lebih substantif serta harus dapat tampil sebagai penjaga demokrasi,” katanya. (Muhlisin/R6/HR-Online)
