harapanrakyat.com,- Aksi unjuk rasa guru honorer di Garut, Jawa Barat, yang berlangsung di depan Kantor DPRD pada Jumat (14/6/2024), diwarnai kericuhan.
Baca Juga: Mantan Guru Honorer di Garut Bakar Sekolah, Kesal Tak Digaji 2 Tahun
Ribuan peserta aksi berubah menjadi emosi dan marah diduga akibat sikap dan kalimat yang dilontarkan Ketua DPRD Garut melukai hati mereka.
Di tengah aksi tersebut, Ketua DPRD Garut melontarkan kata “narangis sing sae nya” (menangis yang bagus ya) ternyata melukai perasaan para honorer guru.
Diketahui dalam aksi unjuk rasa itu, mereka meminta agar pemerintah daerah kembali membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pasalnya, masih ada 2.000 orang guru honorer di Garut yang belum diangkat.
Saat menyuarakan permintaannya itu, tiba-tiba aksi unjuk rasa ribuan guru honorer di Garut berubah anarkis. Massa merangsek masuk ke halaman Kantor DPRD dengan cara menjebol pintu gerbang kantor.
Hal itu diduga dipicu oleh kalimat yang dilontarkan Ketua DPRD Garut terhadap peserta aksi guru perempuan yang menunggu di pintu masuk Sekretariat Dewan.
Selain menjebol pintu gerbang, peserta unjuk rasa juga terlibat aksi dorong dengan aparat kepolisian dan petugas Satpol PP.
Para peserta aksi berniat masuk ke Ruang Rapat Paripurna DPRD dengan tujuan menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat.
Baca Juga: Geruduk DPRD, Guru Honorer di Tasikmalaya Minta Insentif yang Layak
Aksi Unjuk Rasa Guru Honorer di Garut Bertahan Hingga Malam
Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan, Ma’mol Abdul Faqih menyebutkan, sekitar kurang lebih 2.000 guru honorer yang belum terangkat menjadi P3K. Sehingga perlu ada solusi yang jelas antara pemerintah dan para honorer tersebut.
“Seperti yang kita ketahui tentang kuota, memang tadi ada sedikit bersitegang. Namun, kami ada solusi, jadi meskipun tidak terangkat (P3K), para guru honorer ini menjadi paruh waktu. Tapi mereka dikasih upah minimumnya UMP,” ungkapnya.
Aksi yang awalnya damai berubah ricuh ini bertahan hingga malam hari, walaupun situasi berangsur kondusif. Para guru honorer itu bertahan di Kantor DPRD hingga Sabtu (15/6/2024) dini hari. Mereka berharap tuntutannya bisa terealisasi.
Abdul Faqih juga mengatakan, pihaknya tidak akan keluar dan tidak ada lobi-lobi lagi, baik dengan pemerintah daerah maupun DPRD, apabila tuntutan yang terakhirnya ini tidak disetujui.
“Tapi kami yakin akan disetujui. Kami bertahan dengan tawaran gaji Rp 1,5 juta, apa lagi sesuai UMP itu sangat manusiawi. Jumlah yang belum terangkat ada 1.875 orang, tapi yang sudah masuk dapodik ada 2.500 orang,” katanya.
Sementara itu, polisi masih berjaga di lokasi aksi unjuk rasa ribuan guru honorer di Garut karena khawatir terjadi aksi anarkis susulan.
Baca Juga: Buntut Kecelakaan Subang, DPRD Garut Sarankan Disdik Tak Beri Izin Sekolah Gelar Study Tour
Sedangkan, para peserta aksi yang masih bertahan itu berharap agar pemerintah bisa mendengar keluh kesah guru honorer. Karena sejauh ini honor tenaga pengajar jauh dari kata manusiawi. (Pikpik/R3/HR-Online/Editor: Eva)
