harapanrakyat.com,- Kantor Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tak kunjung dibangun pemerintah kota. Bahkan, untuk lokasinya pun belum ada dan hal ini menjadi pertanyaan para personil Damkar Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Keindahan Pedestrian Jalan Cihideung vs Jeritan PKL yang Tagih Janji Pemkot Tasikmalaya
Saking geramnya lantaran tidak kunjung punya kantor sejak awal berdiri, mereka pun menantang untuk melakukan polling terhadap masyarakat. Apakah keberadaan Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya harus dibubarkan?
“Pemkot Tasikmalaya tidak ada perhatian ke Damkar. Padahal tahun kemarin Damkar sudah dikasih anggaran 1 miliar rupiah, anggarannya ada di PUTR Kota Tasikmalaya. Yang jadi pertanyaan kami, anggaran ada tapi kok kantor tak kunjung dibangun. Bahkan sekedar titik lokasinya pun belum muncul,” kata Koordinator Lapangan Damkar Kota Tasikmalaya, Hendrik Setiana, Selasa (18/6/2024).
Lanjutnya mengatakan, pemerintah kota pada pertengahan tahun 2023 berjanji akan mengurus mengenai hal tersebut. Tetapi sampai Juni 2024 ini belum ada kejelasan.
“Apa kendalanya, kenapa bisa sampai tidak ada kejelasan urusan lokasi. Ini tuntutan dari teman-teman di bawah. Kalak maupun Kabid tidak menyuruh untuk menanyakan perihal ini,” ujar Hendrik.
Personil Damkar Kota Tasikmalaya Tuntut Kejelasan Pembangunan Kantor
Ia menyebutkan, anggaran sudah ada, namun yang menjadi masalah ini asset, titik lokasi. Karena sudah dua tahun ini Kantor Damkar Kota Tasikmalaya masih numpang di depo ikan Dinas Pertanian.
Baca Juga: Kebakaran Hebat di Tasikmalaya, 4 Bangunan dan Belasan Motor Hangus Terbakar
Pihaknya khawatir anggaran hilang atau dialihkan ke yang lain. Padahal para personil Damkar Kota Tasikmalaya pun ingin memiliki kantor yang layak.
“Selama ini kantor kami tidak layak, numpang di Depo Ikan. Semua personil menuntut kejelasan dan eksekusi secepatnya karena anggaran sudah ada,” ungkap Hendrik.
Mereka menunggu jawaban dari pemerintah kota. Jika sampai hari Kamis mendatang belum juga ada jawaban, maka hari Jumat akan datang ke Balaikota untuk menuntut kejelasan, dan mempertanyakan apa yang menjadi kendalanya.
“Tuntutan kami ingin kantor yang layak seperti OPD lain. Mobil pemadam juga cuma 3 unit, yang lainnya sudah pada tua. Selain itu, hydran yang ada di 12 titik semuanya tidak berfungsi. Jadi bukan hanya beban kerja, tapi tugas kami juga ada risiko kerja,” tegasnya.
Ingin Punya Kantor yang Layak
Hendrik menyebutkan, pada tahun kemarin ada hibah berupa mobil pemadam kebakaran khusus dalam kota dari provinsi. Namun tiba-tiba hibah tersebut dibatalkan tanpa tahu penyebabnya. Pihaknya pun sudah konfirmasi ke tingkat provinsi
“Saya menyaksikan langsung. Kami ingin dimanusiakan juga, jangan dimarjinalkan. Hari Jumat nanti seluruh petugas Damkar Kota Tasikmalaya akan mempertanyakan hak kami yang ingin memiliki kantor layak. Karena anggarannya sudah ada di PUTR 1 miliar rupiah. Yang jadi pertanyaan, ini soal asset,” ungkapnya.
Baca Juga: IMM Sebut Kepedulian Pemkot Tasikmalaya Terhadap Disabilitas Rendah
Sejak pembentukan Damkar Kota Tasikmalaya tahun 2003, hingga detik ini belum memiliki kantor sendiri.
Di sisi lain pihaknya harus menjalankan UU Proteksi, tapi di sisi lainnya sarana prasarana sangat minim. Armada damkar punya 5 unit tetapi yang maksimal cuma 2 unit, dan yang lainnya masih kesulitan mencari sparepart karena kondisinya rusak dan sudah tidak layak.
“Sekarang gabung sama BPBD, alhamdulillah merasa punya orang tua. Karena Kepala Pelaksana dan Kepala Bidangnya perhatian, sama-sama berjuang. Tapi ini mungkin para personil Damkar sudah klimaks. Kami juga belum laporan sama Pak Kalak dan Kabid. Ini murni gerakan teman-teman di bawah 53 personil,” terang Hendrik.
Dinas PUTR Tunggu Kesepakatan Damkar dan DKPPP
Terpisah, Kepala Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Hendra Budiman mengatakan, untuk pengadaan Kantor Damkar Kota Tasikmalaya masih menunggu penempatan lokasinya.
“Tinggal menunggu penempatan lokasinya. Itu kan nota kesepahaman antara pihak Damkar dan DKPPP masih belum clear,” katanya.
Menurut Hendra, kalau sudah ada penempatan lokasi, pihaknya akan langsung eksekusi. Karena pihaknya hanya membangun dan anggarannya sudah ada sejak awal tahun 2024.
“Kami pun sudah survei, gambar, perencanaan itu sudah semua. Termasuk sudah melaporkan hal tersebut ke Pak Sekda Ivan Dicksan. Jadi kami tinggal menunggu pihak Damkar dan DKPPP sepakat, kemudian dengan pihak aset dari BPKAD. Kalau sudah selesai maka akan langsung segera kami proses,” terangnya.
Baca Juga: Kebakaran di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, 6 Los Sembako Ludes
Hendra menambahkan, pihaknya pun dikejar waktu harus tahun ini terlaksana. Namun, yang menjadi kekhawatirannya itu jika belum diproses. Untuk itu, anggaran sebesar Rp 1 miliar itu harus bisa segera diproses. (Apip/R3/HR-Online/Editor: Eva)
