harapanrakyat.com,- Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Banjaranyar, Ciamis, Jawa Barat, mengeluhkan biaya kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Ciamis.
Baca Juga: Kemenag Ciamis akan Panggil Kepala MTsN 10 Ciamis
Pasalnya, Bimtek Sinkronisasi Data Kurikulum/Pangkalan Data Ujian Madrasah (PDUM) tersebut, membebani para Kepala MI, terutama madrasah swasta.
Kemenag Ciamis melalui surat edaran, mewajibkan seluruh TU/operator madrasah mulai dari tingkat RA/MI/MTs dan MA, ikut dalam kegiatan tersebut.
Adapun bimtek tersebut akan dilaksanakan pada Selasa dan Rabu, tanggal 11-12 Juni 2024, di Hotel Uni Pangandaran.
Alasan Kepala MI di Banjaranyar Ciamis Keluhkan Biaya Bimtek Kemenag
Lantas apa yang menjadi alasan kenapa sejumlah kepala madrasah di Ciamis mengeluhkan bimtek tersebut?
Kepala MI 2 Cikaso, Kecamatan Banjaranyar, Habib Mustofa mengungkapkan, bahwa yang menjadi keberatan adalah adanya beban biaya sebesar Rp520.000. Biaya tersebut harus ditanggung oleh sekolah.
Bahkan, dalam edaran melalui grup WhatsApp, ada terselip bahasa yang menjadi praduga besar. Tertulis dalam edaran di grup WhatsApp ‘Catatan: pemberitahuan biaya agar di senyapkan’.
Tentunya, Habib pun mengaku kecewa dengan adanya beban biaya yang harus ditanggung oleh pihak sekolah.
“Biaya bimtek ini terlalu memberatkan bagi kami sekolah swasta. Belum lagi ditambah untuk bekal operator, coba bayangkan,” ungkapnya, Selasa (4/6/2024).
Baca Juga: Kemenag RI Pastikan Program Kemandirian Pesantren Bebas Pungli
“Lalu yang menjadi pertanyaan besar saya adalah kata yang tersebar. Jika biaya ini harus disenyapkan. Jadi apakah kegiatan dari Kemenag ini ilegal atau apa? Sehingga kami diharuskan untuk mensenyapkan anggaran biaya bimtek ini,” katanya menambahkan.
Menurut Habib, kegiatan tersebut juga kurang efektif, mengingat Ujian sekolah sudah selesai.
“Bimtek Pangkalan Data Ujian Madrasah kenapa harus dilaksanakan setelah selesai ujian? Mestinya pelaksanaannya sebelum ujian. Apalagi menurut operator, PDUM itu sudah dipahami dan tidak harus ada bimtek lagi. Kan dulu juga sudah dilaksanakan,” ujarnya.
Pertanyakan Edaran Biaya Bimtek di Grup WhatsApp
Habib mengaku, bahwa ia sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah lain. Hasil dari komunikasi tersebut, ternyata para kepala sekolah juga sama keluhkan biaya bimtek.
“Namun mereka takut untuk berbicara. Maka dari itu, saya selaku kepala sekolah memberanikan diri, dan berharap adanya evaluasi yang dilakukan oleh Kemenag Ciamis,” terang Habib.
Selain itu, menurutnya jika pun pelaksanaan Bimtek ini harus tetap berlangsung, kenapa tempatnya tidak di Kabupaten Ciamis saja.
“Bukan malah di Pangandaran, yang notabenenya biaya mahal. Jika di Ciamis, setidaknya pajak juga kan akan masuk ke Pemkab Ciamis,” tukasnya.
Baca Juga: Kemenag Siapkan Pemetaan Redistribusi Guru Madrasah
Selain itu, katanya, di Ciamis juga ada hotel-hotel besar, seperti Tiara dan lainnya. Atau bisa juga di Aula Kantor Kemenag Ciamis.
“Sehingga bisa menekan anggaran yang harus kami pikul,” katanya.
Sementara terkait dengan edaran di grup WhatsApp terkait biaya agar disenyapkan, Habib pun mempertanyakan hal tersebut.
Dalam edaran itu, rincian biaya bimtek yang dilaksanakan oleh Kemenag Ciamis, antara lain untuk hotel (bill), makan, coffee break, dan narasumber.
“Kami juga menyayangkan, kenapa sih dalam hal ini meski ada imbuhan soal biaya agar disenyapkan. Ini ada apa?” katanya.
Menurutnya, jika kegiatan bimtek ini legal, maka tidak harus ada kata-kata seperti itu. Sehingga, para kepala sekolah tidak menduga-duga jika kegiatan ini terselubung.
“Kami juga kan harus meng-SPJ-kan anggarannya. Jadi kalau harus disenyapkan lalu SPJ-nya bagaimana?,” keluh Habib.
Jawaban Kemenag Ciamis
Sementara itu, Kasie Pendidikan Madrasah Kemenag Ciamis, Jajang Jamaludin, menanggapi persoalan biaya bimtek Sinkronisasi Data Kurikulum dan PDUM yang kepala madrasah keluhkan.
Ia mengatakan, bahwa kegiatan bimtek ini sangat urgent, setelah evaluasi dari 2 tahun ke belakang.
“Ciamis ini selalu paling akhir, dan selalu mendapat teguran. Sehingga perlu dilakukan bimtek,sebagai bahan pertimbangan distribusi Ciamis sampai saat ini baru 4%,” katanya Rabu (5/6/2024)
Jajang pun menegaskan, bahwa biaya tersebut semuanya tidak ada yang disenyapkan atau disembunyikan.
“Terkait biaya bimtek, bisa langsung cek ke hotel yang bersangkutan,” tegas Kasie Pendidikan Madrasah Kemenag Ciamis.
Pihaknya pun mengaku sudah mengeluarkan surat resminya. Dan membantah, bahwa secara pribadi dan lembaga Kemenag Ciamis, tidak pernah membuat edaran tidak resmi. Terlebih menurutnya, untuk acara resmi yang menyangkut tupoksi lembaga.
Jadi, yang ada grup WhatsApp tentang bahasa biaya agar disenyapkan, bukan bersumber dari pihaknya.
“Tadi saya sudah mendapatkan penjelasan terkait bahasa itu. Katanya tujuannya itu hanya untuk konsumsi lembaga madrasah saja,” jelasnya.
Sedangkan terkait dengan kegiatan bimtek yang dilaksanakan di Pangandaran, ia menjawab, bahwa di Ciamis tidak ada hotel yang bisa mengcover kebutuhan.
Baca Juga: Puluhan Guru Madrasah di Pangandaran Harus Kembalikan BSU
Sebab, kapasitas aula hotel di Ciamis sangat terbatas. Selain itu, pihaknya memerlukan aula yang bisa menampung 398 lebih.
“Jadi kami terpaksa harus melaksanakannya di hotel yang ada di Kabupaten Pangandaran,” terangnya.
Lanjutnya Jajang menambahkan, bahwa Kemenag Ciamis tidak memberatkan, apalagi mewajibkan semua lembaga harus ikut bimtek.
“Bagi madrasah yang merasa keberatan, pekerjaannya bisa dilimpahkan dan ditanggung jawabkan ke lembaga lain yang akan berangkat,” pungkasnya. (Suherman/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
