harapanrakyat.com,- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan kementeriannya siap pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) begitu infrastruktur kantor siap. Pernyataan ini menanggapi kabar bahwa Kemenko Perekonomian akan menjadi kementerian pertama yang pindah ke IKN.
“Ya, sesuai kesiapan infrastruktur kantor di sana (IKN-red),” kata Airlangga di Jakarta Barat pada Senin (17/6/2024).
Airlangga menjelaskan, pihaknya telah mempersiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bermigrasi ke IKN. Ia juga menegaskan bahwa skenario pemindahan ke IKN ini sesuai dengan rancangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Menurut Direktur Aparatur Negara Kementerian Bappenas, Prahesti Pandanwangi, terdapat lima klaster pemindahan kementerian dan lembaga ke IKN. Klaster pertama mencakup pemindahan Presiden dan Wakil Presiden bersama lembaga tinggi negara. Termasuk MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).
Baca Juga: Jokowi Minta Proyek Pembangunan IKN Dipercepat, Begini Tanggapan Ekonom Universitas Paramadina
Nantikan Infrastruktur IKN, Kemenko Perekonomian Masuk Klaster Pertama
Selain menunggu kesiapan infrastruktur di IKN siap, Kemenko Perekonomian ternyata masuk dalam klaster pertama.
Prahesti Pandanwangi mengatakan, selain Kemenko Perekonomian beberapa kementerian koordinator lainnya adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Selanjutnya, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves).
Kementerian lain yang masuk dalam klaster pertama adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kemudian Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).
Selain itu, lembaga yang mendukung perencanaan, penganggaran, dan kinerja pembangunan seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan pindah dalam klaster pertama.
Baca Juga: Nginap di Rumah Dinas Menteri PUPR, Jokowi: Pagi yang Sangat Indah
Kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta alat pertahanan dan keamanan seperti Mabes TNI, TNI AD, TNI AU, TNI AL, Mabes Polri, dan Paspampres, juga akan pindah pada klaster pertama. (Feri Kartono)
