Pelaksanaan Ibadah Haji 2024 menuai sejumlah kritik seiring banyaknya permasalahan yang terjadi. Mengingat hal tersebut, DPR RI pun memiliki rencana untuk mengevaluasi dengan membentuk tim yang bertugas mengawasi haji dari DPR atau Timwas.
Menurut Ketua DPR, Puan Maharani, pembentukan Pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2024 adalah usulan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR.
“Timwas Haji DPR akan membentuk pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji,” ujar Puan Maharani, Senin (17/6/2024) dalam keterangan tertulisnya.
Baca juga: Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus, Timwas Haji DPR Angkat Bicara
Selanjutnya, Puan Maharani menegaskan evaluasi pelaksanaan Ibadah Haji oleh Pansus di DPR tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan haji ke depan. Dengan harapan, layanan pelaksanaan Ibadah Haji mendatang menjadi lebih baik lagi.
“Pansus akan evaluasi pelaksanaan Ibadah Haji secara komprehensif. Kami berharap evaluasi Pansus dapat memperbaiki berbagai kekurangan ke depannya,” tegas Puan Maharani.
Memang, menurut Puan Maharani, pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini lebih kondusif daripada tahun 2023 silam. Tetapi, DPR tetap ingin agar kualitas pelayanan terus meningkat lebih berkualitas lagi.
Kekurangan dalam Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji 2024
Puan Maharani menyampaikan Timwas Haji DPR menemukan masih banyak kekurangan dalam hal kebijakan pelaksanaan Ibadah Haji 2024 oleh pihak pemerintah. Sehingga, DPR memandang perlu adanya perbaikan atas kebijakan tersebut demi peningkatan kualitas layanan haji.
“Sejumlah kebijakan pemerintah telah menjadi sorotan Timwas Haji DPR, di antaranya berkenaan dengan anggaran haji, manajemen kuota haji dan petugas haji,” ujar Puan Maharani.
Baca juga: Penjemputan Bus Muzdalifah ke Mina Terlambat, Sejumlah Jamaah Haji Pingsan
Oleh karena itu, Puan Maharani menyatakan bahwa DPR RI akan menelaah dan mempelajari laporan resmi dari Timwas Haji DPR. Di samping itu, Puan Maharani mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan Ibadah Haji.
Sebelumnya, Diah Pitaloka selaku anggota Timwas Haji DPR, menjelaskan ihwal peranan Pansus Haji yang akan dibentuk DPR ke depan. Menurutnya, banyak sekali yang akan menjadi bahan evaluasi Pansus Haji yang bersifat praktis; bukan yang bersifat normatif semata.
“Manajemen petugas haji, keuangan haji dan kuota haji, tentu akan menjadi bahan evaluasi Pansus Haji,” ujar Diah Pitaloka. (Feri Kartono/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)
