harapanrakyat.com,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat, memberikan sejumlah catatan untuk Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjar Tahun Anggaran 2023.
Catatan evaluasi terhadap kinerja Pemkot Banjar tersebut, saat melaksanakan rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pansus LIX, Selasa (30/4/2024).
Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdan Kalyubi mengatakan, terdapat 10 catatan evaluasi yang Panitia Khusus (Pansus) lakukan atas LKPJ tersebut.
Baca Juga: Komisi III DPRD Kota Banjar Sebut Rencana Kawasan Strategi Ekonomi Bisa Berubah
Beberapa rekomendasi itu, di antaranya terkait perencanaan program kegiatan dari pemerintah kota.
Menurut DPRD, perlu merujuk pada berbagai indikator capaian yang telah pemerintah pusat dan provinsi tetapkan. Sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah.
Kemudian, pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal, pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Selanjutnya, pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM, peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.
“Sedangkan program dan kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun anggaran 2023, perlu diinventarisir menjadi prioritas pelaksanaan tahun berikutnya,” kata Dadang usai rapat paripurna.
PAD Jadi Catatan LKPJ Wali Kota Banjar 2023
Lanjutnya menyebutkan, rekomendasi yang DPRD sampaikan, merupakan masukan yang konstruktif bagi eksekutif. Tujuannya, untuk mengevaluasi dan menyempurnakan perencanaan teknis program kegiatan.
Menurutnya, sudah menjadi keharusan bagi kepala daerah untuk menindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Ada sepuluh catatan evaluasi yang kami rekomendasikan kepada pemerintah, untuk perbaikan pemerintah yang akan datang,” ujarnya.
Baca Juga: RPJPD Kota Banjar 2025-2045, DPRD Singgung Pembangunan Ekonomi Wisata
Sementara itu, Ketua Pansus LIX DPRD Kota Banjar, Mujamil menambahkan, beberapa catatan LKPJ Wali Kota yang menjadi evaluasi, yaitu pemerintah kota harus meningkatkan kualitas SDM. Baik SDM di bidang pendidikan maupun kesehatan
Selanjutnya, soal pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) harus ditingkatkan. Sebab, pada tahun 2023 tingkat capaian PAD sekitar 88 persen. Dari target Rp 153 miliar terealisasi hanya sekitar Rp 132 miliar.
Baca Juga: Raperda Penataan Pasar Rakyat Masuk Pembahasan DPRD Kota Banjar, Mengatur tentang Apa?
Meski begitu, kata Mujamil, secara umum untuk sistematika pelaporan LKPJ Wali Kota Banjar dari tahun ke tahun sudah meningkat dan cukup baik.
“Ketercapaian kinerja sudah 90 persen. Tapi ada beberapa catatan kami yang perlu menjadi evaluasi. Di antaranya soal meningkatkan SDM di bidang kesehatan dan pendidikan, kemudian upaya untuk meningkatkan PAD,” katanya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)