harapanrakyat.com,- Jatah kursi menteri dari Partai Gerindra, seharusnya paling banyak mengisi Kabinet Prabowo-Gibran mendatang. Mengingat, Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih adalah Ketua Umum Partai Gerindra.
Terkait ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan adalah hal yang wajar. Tentu, apabila nantinya, kursi menteri dari Partai Gerindra lebih banyak daripada partai lain.
“Jatah kursi menteri dari Partai Gerindra seharusnya yang paling banyak. Mengingat Prabowo Subianto merupakan Ketua Umum Gerindra,” ujar Adi Prayitno, Minggu (14/4/2024).
Baca Juga: Soal Kursi Ketua DPR RI, Ini Sikap Partai Golkar
Setelah Gerindra, sambungnya, Prabowo seharusnya memberikan jatah kursi yang cukup besar kepada Partai Golkar.
Hal ini berdasarkan kesuksesan Partai Golkar dalam Pemilu 2024, dengan perolehan suara yang cukup memuaskan.
Kemudian sisa jatah kursi menteri setelah Gerindra dan Golkar, selanjutnya seharusnya untuk PAN dan Demokrat.
“Jumlah kursi menteri untuk PAN dan Demokrat bisa sama atau. Jika berbeda, maka perbedaannya tidak signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, Yusak Farchan, Direktur Eksekutif Citra Institute mengatakan, salah satu variabel penting yang harus menjadi pertimbangan Prabowo, adalah kekuatan partai politik di parlemen.
“Jumlah suara atau kursi merupakan variabel penting. Karena memang, dibutuhkan dukungan yang kuat dari partai-partai di parlemen oleh presiden terpilih,” ujar Yusak, Sabtu (13/4/2024).
Yusak Farchan berpendapat, bukan Gerindra yang layak mendapatkan jatah kursi menteri terbanyak dalam kabinet, namun harusnya Golkar.
Meskipun demikian, Yusak menekankan bahwa ada variabel lain yang juga perlu Prabowo pertimbangkan. Yaitu, kontribusi Partai Gerindra yang selalu mendukungnya dalam tiga kali pemilihan presiden.
“Jika kita melihat dari variabel kontribusi dalam pemenangan pemilihan presiden, jelas bahwa Partai Gerindra layak mendapatkan jatah kursi menteri terbanyak. Sebagaimana yang kita ketahui, Gerindra telah mendukung Prabowo dalam tiga kali pemilihan presiden,” pungkas Yusak Farchan. (Feri Kartono/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
