harapanrakyat.com,- Terkait dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan, Jawa Timur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah pejabat. Pemanggilan oleh tim penyidik KPK tersebut, pada Senin (25/3/2024).
Sebagaimana diketahui, bahwa kasus dugaan korupsi pembangunan gedung tersebut untuk Tahun Anggaran 2017-2019. Dalam konteks ini, KPK melakukan pemanggilan di Polrestabes Surabaya.
Ketua DPRD Kabupaten Lamongan periode 2014-2018, Kaharudin, dan beberapa pejabat lainnya dari lingkup Pemkab Lamongan turut mendapatkan panggilan.
Mereka khusus untuk memberikan keterangan sebagai saksi, dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Baca Juga: Rugikan Negara Ratusan Miliar, KPK Telusuri Dugaan Kasus Korupsi Investasi Fiktif di PT Taspen
Terkait hal ini, Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK menjelaskan, pemanggilan itu merupakan bagian dari proses penyelidikan KPK. Khususnya, terkait dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan.
“Mantan wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan 2014-2019, Saim dan beberapa nama lain, kami panggil dalam proses pemeriksaan kali ini. Kemudian, beberapa pejabat dan pengusaha terkait pembangunan tersebut,” jelas Ali Fikri kepada awak media, Senin (25/3/2024).
Selain itu, KPK juga telah memanggil Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan periode 2017-2019.
“Berikutnya, kami panggil juga, Direktur CV Absolute, dan sejumlah pejabat dari Dinas terkait untuk memberikan keterangan kepada penyidik,” katanya.
Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan Sejak 2023
Sebelumnya, KPK telah mengumumkan dimulainya proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan, pada September 2023.
Meskipun demikian, identitas tersangka belum KPK ungkapkan. KPU akan umumkan, setelah adanya upaya paksa penangkapan atau penahanan.
Dalam kasus ini, KPK juga telah melakukan sejumlah penggeledahan di beberapa tempat. Termasuk, di kantor dinas dan rumah dinas Bupati Lamongan, serta rumah dan kantor pihak swasta terkait.
Baca Juga: KPK Geledah Rumah Hanan Supangkat Terkait Pencucian Uang SYL
Adapun kerugian keuangan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan ini, kurang lebih sekitar Rp151 miliar.
Sejumlah saksi termasuk Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, telah menjalani pemeriksaan dalam kasus ini sebelumnya.
Di sisi lain, Yuhronur menyatakan bahwa pemanggilan atas nama dirinya adalah sebagai saksi. Dalam kapasitasnya, pada saat itu sebagai sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
KPK terus menggali informasi dan bekerja keras untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan ini secara menyeluruh. Hal itu, dalam rangka menjaga keadilan dan menegakkan hukum, demi kepentingan masyarakat dan negara. (Feri Kartono/R5-HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
