harapanrakyat.com,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat, memberikan sejumlah saran kepada pemerintah kota dalam menyusun RPJPD Kota Banjar 2025-2045.
Baca Juga: Raperda Penataan Pasar Rakyat Masuk Pembahasan DPRD Kota Banjar, Mengatur tentang Apa?
Saran tersebut disampaikan sejumlah Komisi DPRD saat rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan rancangan awal pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Banjar Tahun 2025-2045, pada 23 Februari 2024 lalu.
Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar Asep Saefurrohmat mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan yang pihaknya lakukan, terdapat beberapa catatan terkait bidang ekonomi yang nantinya akan tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045.
Beberapa catatan tersebut di antaranya mengenai permasalahan bidang ekonomi, ketahanan pangan, pariwisata dan kemiskinan. Terlebih jika melihat data perkembangan pariwisata yang menurun drastis.
Ia menyebutkan, dari 107.260 pengunjung pada tahun 2019, menjadi 33.900 wisatawan pada tahun 2020. Meskipun hal itu sudah ada solusi melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kepariwisataan.
“Dalam rancangan awal RPJPD telah dijabarkan berbagai permasalahan. Namun, masih ada yang kurang yaitu solusi dalam mengatasi permasalah ekonomi tersebut,” kata Asep Saefurrohmat, kepada harapanrakyat.com, Selasa (26/3/2024).
Lanjutnya menyebutkan, berkaitan kepariwisataan, pemerintah kota sebetulnya sudah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembantu kepada Daerah Kota Banjar Tahun 2021-2025.
Secara umum, untuk kepariwisataan di Kota Banjar seharusnya bisa menjadi pintu masuk pengembangan kepariwisataan. Tantangan terberatnya adalah Kota Banjar tidak dilalui oleh jalan tol.
Perlu Visi Keberlanjutan dalam RPJPD Kota Banjar 2025-2045
Baca Juga: DPRD Kota Banjar Tetapkan 16 Propemperda 2024, Raperda Tata Ruang Wilayah Masih Belum Kelar
Sebab itu, pihaknya memberikan sejumlah saran dan masukan kepada pemerintah kota, supaya mencantumkan solusi-solusi yang akan menjadi rencana pembangunan daerah.
Menjabarkan optimasi pengembangan ekonomi kreatif, meskipun baru sebatas rancangan awal namun harus ada gambaran dalam penyusunan RPJPD 2025-2045.
“Adapun visi, misi, arah kebijakan, dan dasar pokok pembangunan, Komisi II menyetujui arah pembangunan tersebut. Dengan catatan harus jelas dan rasional berdasarkan potensi yang Kota Banjar miliki,” kata Asep Saefurrohmat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan, mengatakan, berdasarkan hasil pencermatan bersama tim pemerintah kota. Serta hasil komparasi studi ke daerah lain menghasilkan beberapa substansi dalam rancangan awal pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjar tahun 2025-2045.
Beberapa substansi itu salah satunya rancangan awal RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 dapat disepakati bersama. Dengan catatan, visi dan misi masih berubah sesuai hasil pembahasan Raperda RPJPD Tahun 2025.
Perlu Kajian untuk Menentukan Visi
Baca Juga: Soal Pembangunan Desa Wisata, DPRD Kota Banjar: Harus Dihitung Matang Biar Nggak Gagal Proyek
Perlu adanya kajian untuk menentukan visi. Karena, RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang akan menjadi landasan arah pembangunan, yang akan dicapai dalam kurun waktu 20 tahun.
“Kami mengusulkan agar visi RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 menjadi Kota Banjar berakhlak, berkemajuan, dan berkelanjutan. Sehingga harapannya ada penguatan visi agama yang nantinya dijabarkan melalui misi-misi yang lebih terukur,” kata Cecep Dani.
Lanjutnya menyebutkan, dari usulan perumusan visi RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah pemkot sampaikan yaitu Kota Banjar Inovatif, Kolaboratif Akseleratif, dan Berkelanjutan.
Komisi III mempertanyakan visi tersebut. Kenapa dalam RPJPD tidak mencantumkan agropolitan, sehingga visi RPJPD Tahun 2025-2045 tidak berkelanjutan dengan visi RPJPD Tahun 2005-2045.
Karena itu, perlu ada evaluasi terhadap pencapaian visi dan misi RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2045, untuk menentukan visi dan misi RPJPD 2025-2045. Apakah akan berbalik arah atau melanjutkan visi dan misi sebelumnya.
“Penyajian visi dan misi juga harus lebih realistis dan konsisten pelaksanaan program setiap OPD juga harus fokus pada target capaian RPJPD,” katanya.
Baca Juga: Soal Kenaikan Tarif PDAM, DPRD Kota Banjar: Pemkot Sebaiknya Pertimbangkan
Komisi III DPRD Kota Banjar mengusulkan terkait rencana infrastruktur agar memiliki roadmap yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)
