harapanrakyat.com,- Pasca Pemilu 2024, PP Muhammadiyah, telah mengeluarkan seruan yang sangat relevan dalam konteks politik saat ini. Lembaga Islam terkemuka di Indonesia ini menegaskan pentingnya menjaga kondusifitas masyarakat dan menghindari konflik politik yang dapat merugikan banyak pihak.
Melalui keterangan pers, Rabu (6/3/2024), Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyoroti perilaku elite politik Indonesia. Pihaknya, menekankan agar elit politik tidak menggunakan masyarakat sebagai alat untuk kepentingan politik mereka sendiri.
“Sering kali, politik menjadi panggung pertarungan kepentingan. Di mana, pertarungan tersebut tidak jarang memakan korban dari kalangan masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan,” ujar Abdul Mu’ti.
Oleh karena itu, seruan PP Muhammadiyah ini mengingatkan para elite politik untuk bertindak secara bijaksana dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap langkah yang mereka ambil.
Baca juga: Safari Politik Kaesang Pangarep, Hari Ini Temui Ketum Muhammadiyah
PP Muhammadiyah Soroti Hak Angket DPR
Salah satu isu yang menjadi fokus perhatian adalah hak angket yang menjadi perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hak angket memang merupakan instrumen sah secara undang-undang, namun PP Muhammadiyah berharap agar penggunaannya tidak memperkeruh suasana politik dan memicu konflik di antara masyarakat.
Dengan menghindari penyalahgunaan hak angket untuk kepentingan politik semata, diharapkan stabilitas dan keharmonisan masyarakat dapat tetap terjaga.
Abdul Mu’ti juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi masyarakat pasca pemilu. Meskipun hasil pemilu akan menentukan siapa yang akan memimpin negara, namun keamanan dan stabilitas masyarakat harus tetap terjaga tanpa terlibat dalam konflik yang merugikan.
“Kami harapkan, semua dapat menerima hasil pemilu dengan baik tanpa perlu mengorbankan keamanan dan stabilitas,” ungkap Abdul Mu’ti.
Hingga saat ini, perjalanan hak angket DPR masih terus bergulir. Setidaknya, ada tiga partai yang terus ngotot mengusung salahsatu hak DPR tersebut, yaitu PKB, PKS dan PDI Perjuangan.
Sementara, Partai Gerindra yang melihat langkah PKB, PKS dan PDI Perjuangan terkait hak angket kecurangan Pemilu 2024 menyatakan tidak sependapat. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman mengaku sependapat bila hak angket tersebut untuk memperbaiki kualitas pemilu.
Senada dengan sikap PP Muhammadiyah, Habiburokhman menyatakan agar semua pihak menerima hasil Pemilu 2024, sembari berikhtiar memperbaiki kualitas Pemilu di masa mendatang. (Feri Kartono/R8/HR Online/Editor Jujang)
