harapanrakyat.com,- Sikap politik Partai Golkar yang minta jatah menteri sebanyak 5 kursi di Kabinet Prabowo-Gibran dinilai analis politik sebagai sikap yang tidak elok. Apalagi mengingat Indonesia menganut sistem presidensial, yang dalam penentuan menteri, sepenuhnya menjadi hak presiden definitif.
Menurut analis politik, Hasan Nasbi, seharusnya Partai Golkar tidak minta jatah kursi menteri di depan publik. Selain karena Indonesia menganut sistem presidensial, menurutnya pembahasan bagi-bagi kursi menteri sebaiknya tidak terbuka.
Mengutip dari chanel YouTube Zulfan Lindan, Minggu (24/3/2024), Hasan Nasbi menduga telah terjadi bagi-bagi kekuasaan, sebelum terbentuknya koalisi pendukung Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, Founder Cyrus Network ini tidak menyangka Golkar akan berbicara lantang terkait kursi menteri.
“Dengan menyampaikan bahwa Partai Golkar minta jatah menteri 5, saya dan mungkin juga publik jadi menduga-duga. Jangan-jangan Golkar merasa tidak aman atau mungkin juga ingin berjalan sendiri,” ungkap Hasan Nasbi.
Baca Juga: Pertemuan Prabowo dan Paloh, Akankah NasDem Merapat ke Kubu 02?
Berikutnya, Hasan Nasbi yang juga merupakan Relawan Pemenangan Prabowo-Gibran menyesalkan tindakan partai berlambang beringin tersebut. “Sangat tidak elok. Menurut saya, terkait posisi tawar kursi menteri itu bicaranya harus di belakang. Tidak di depan publik,” ujarnya.
Dengan berbicara di depan publik, Hasan Nasbi menduga ada kekhawatiran di elit Partai Golkar. Khususnya, terkait komitmen sebelum koalisi.
Menurut Hasan Nasbi, partai lain yang mendukung Prabowo-Gibran tampak tidak secara terbuka terkait posisi menteri di kabinet mendatang. Dan itu, menurutnya adalah sikap politik yang benar sesuai dengan sistem presidensial.
“Saya sendiri tidak melihat PAN atau Demokrat minta jatah menteri seperti Golkar. Menurut saya sikap itu yang baik,” tutur Hasan Nasbi.
Ketum Golkar Terang-terangan Minta 5 Jatah Menteri
Sebelumnya, Partai Golkar melalui Ketua Umumnya Airlangga Hartarto dengan terang-terangan meminta kadernya menjadi menteri. Bahkan, Airlangga Hartarto secara blak-blakan menyebutkan jumlah kursi menteri yang mereka minta yaitu 5 kursi.
Airlangga Hartarto menegaskan permintaan kursi menteri dari Partai Golkar tidaklah berlebihan. Sebab, Partai Golkar telah memberikan kontribusi maksimal dalam Pemilu 2024 lalu.
“Dari 38 provinsi, Partai Golkar menang di 15 provinsi. Dengan demikian, kami telah memberikan kontribusi kemenangan sebanyak 25 persen,” tegas Airlangga Hartarto.
Dengan kontribusi Partai Golkar yang besar itu, menurut Airlangga Hartarto, tidak berlebihan jika partainya memperoleh kursi menteri lebih banyak.
Baca Juga: Usai Prabowo-Gibran Menang Pilpres, Airlangga Sesumbar Ekonomi Indonesia Tambah Moncer
Airlangga Hartarto menyampaikan sikap Golkar yang minta jatah kursi menteri tersebut pada saat silaturahmi elit Golkar di Bali pekan lalu. (Feri Kartono/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
