Suami Caleg Ngamuk, Anggota KPPS di Kota Jambi Patah Tulang Tangan, Ketua RT Luka di Kepala

harapanrakyat.com,- Seorang anggota KPPS di Kota Jambi menjadi korban kekerasan saat pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung pada Rabu (14/2/2024).

Baca Juga: BRIN Kritik Bawaslu, Integritas Pemilu 2024 Diragukan?

Insiden itu konon dipicu oleh kekecewaan suami seorang calon legislatif (caleg), yang mana istrinya hanya meraih 4 suara.

Berdasarkan informasi dari akun X (Twitter) @Pai_C1 pada Kamis (15/2/2024), kejadian tersebut terjadi di RT 31, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

Suami caleg dari Partai PKN, setelah mengetahui hasil suara istrinya merasa sangat kecewa dan marah.

Dalam keadaan emosional yang tinggi, suami caleg tersebut membawa delapan orang warga untuk menghadapi Ketua RT dan anggota KPPS setempat.

Insiden berujung pada tindakan kekerasan yang mengakibatkan seorang anggota KPPS alami luka serius. Anggota KPPS bernama Hariyanto itu bahkan mengalami patah tulang akibat pukulan dari suami caleg dengan menggunakan kayu.

Tidak hanya itu, Ketua RT juga menjadi korban serangan dan harus menjalani perawatan medis hingga membutuhkan 30 jahitan pada bagian kepalanya.

Sampai saat ini proses penyelidikan masih berlangsung, dan pihak berwenang belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus kekerasan terhadap seorang anggota KPPS di Kota Jambi.

Pengaduan dari KPU Jambi menunjukkan keseriusan dalam menangani insiden ini, dan memberikan bantuan hukum kepada korban.

Sementara itu, proses penghitungan suara Pemilu 2024 masih berlangsung, termasuk real count dari KPU RI.

Masyarakat juga aktif memantau hasil penghitungan suara untuk memastikan integritas dan keabsahan proses demokrasi yang sedang berlangsung.

Peristiwa tindak kekerasan ini menjadi pengingat akan pentingnya menangani kekecewaan dan ketegangan pasca Pemilu dengan kedewasaan dan dialog.

Baca Juga: PDIP Menang Pileg 2024, Kok Ganjar-Mahfud Keok?

Selain itu, menegakkan hukum juga penting untuk memastikan keamanan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi. Termasuk keamanan anggota KPPS. (Feri Kartono/R3/HR-Online/Editor: Eva)