harapanrakyat.com,- Kemenkumham Jabar jadikan 2024 tahun prestasi. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya penghargaan dari BSK Kumham RI pada Kamis (22/2/2024).
Baca Juga: Tingkatkan Pembangunan Zona Integritas, Kemenkumham Jabar Studi Tiru ke Pengadilan Tinggi Bandung
Kemenkumham Jabar Raih Penghargaan dari BSK Kumham RI
Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat meraih penghargaan Terbaik ke III untuk Kategori Provinsi Besar (27-39 Kota/Kabupaten) pada Penetapan Kanwil Terbaik Pelaksanaan Kegiatan BSK Hukum dan HAM di Wilayah Tahun 2023.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Reynhard SP Silitonga selaku Plh Sekjen Kemenkumham RI kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat R Andika Dwi Prasetya.
Dalam laporannya, Kepala BSK Kumham RI, Y Ambeg Paramarta, menyebutkan, berdasarkan Perpres No. 18/ 2023 tentang Kemenkumham.
Fungsi BSK Kumham diantaranya pelaksanaan analisis dan memberikan rekomendasi strategi kebijakan pada bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Serta sinkronisasi dan koordinasi terkait kebijakan dalam bidang hukum dan HAM.
Hal penting yang BSK Kumham lakukan adalah, menyediakan analisis kebijakan sebagai dasar bagi Unit Kerja Eselon I, atau pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan bidang Hukum dan HAM.
Baca Juga: Begini Cara Kemenkumham Jabar Optimalisasi Kinerja di Tahun 2024
Ambeg Paramarta juga menjelaskan, tujuan dari Rakornis (Rapat Koordinasi Teknis) yang digelar BSK Kumham kali ini untuk memperkuat lagi pelaksanaan tugas dan fungsi dari BSK Kumham. Salah satunya penguatan di Kantor Wilayah.
Rakornis BSK Kumham RI
Sementara itu, dalam sambutannya Plh Sekjen Kemenkumham RI, Reynhard SP Silitonga mengatakan, Rakornis BSK Kumham ini bertema “Mewujudkan Kebijakan Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”.
Reynhard juga mengatakan, dalam menyiapkan SDM, terutama para analis kebijakan dan fungsional lainnya yang punya kemampuan analitis baik, BSK Hukum dan HAM harus kerja sama dengan Sekretariat Jenderal.
Hal itu supaya dalam menambah jumlah SDM bisa memadai guna meningkatkan kualitas kebijakan di Kemenkumham RI.
Menurutnya, untuk bisa menghasilkan kebijakan yang benar-benar tepat tentunya membutuhkan data akurat. Oleh karena itu, ketersediaan data yang banyak pada era informasi saat ini harus diolah maksimal.
Sehingga menjadi landasan yang tepat untuk Kemenkumham dalam merumuskan setiap kebijakan yang akurat dan bermanfaat.
“Sudah saatnya kita putuskan sesuatu berdasarkan data serta bukti-bukti kuat di lapangan. Karena dengan melihat data lapangan yang akurat dan faktual, kita bisa tentukan langkah terbaik guna mencapai dampak yang optimal. Sesuai dengan yang kita inginkan. Maka dari itu, perlu integritas serta kejujuran dalam setiap proses pengambilan data,” terangnya.
Baca Juga: Capaian Prestasi Kemenkumham Jabar Tahun 2023 dalam Indeks Reformasi Hukum
Reynhard menambahkan, BSK Kumham juga harus mendukung penuh kepada semua entitas pada bidang hukum dan HAM. Sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang makin berkualitas dan berdampak bagi masyarakat. (Eva/R3/HR-Online)
 RI.){kind=link}