harapanrakyat.com,- Nasib proyek pembangunan wisata edukasi sejarah The Mummy di kawasan Banjar Water Park (BWP), Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, hampir satu tahun ini terbengkalai. Bahkan sampai saat ini pembangunannya belum menemukan titik terang.
Akademisi dan Pengamat Pemerintahan Kota Banjar, Sidik Firmadi, turut menyikapi mandeknya pembangunan The Mummy.
Sidik mengatakan, bahwa Pemkot Banjar harus menyikapi dengan cepat dan serius.
Ia pun menyarankan, agar pemerintah kota mengambil langkah cepat menyelesaikan kepastian pembangunan proyek wisata edukasi The Mummy BWP.
Baca Juga: Wisata Edukasi The Mummy Kota Banjar Tak Kunjung Terwujud
Langkah cepat tersebut perlu dilakukan demi kepastian investasi di Kota Banjar. Selain itu juga, agar tidak merugikan pemerintah kota Banjar karena tidak adanya kepastian.
“Pemkot Banjar harus jemput bola. Jika pihak investor tidak merespon undangan dari pemerintah kota, maka harus datang langsung ke perusahaan atau investor terkait,” katanya harapanrakyat.com, Jumat (16/2/2024).
Lanjutnya menyarankan, jika sudah melakukan upaya berembuk namun masih tidak ada kepastian kelanjutan proyek pembangunan wisata The Mummy, sebaiknya Pemkot Banjar mengambil sikap tegas.
“Jika tidak ada kepastian, maka sebaiknya aset atau bangunan dari pihak investor harus segera diambil kembali. Atau bisa juga dengan menyelesaikan sesuai peraturan hukum yang berlaku,” sarannya.
Selain itu, sambungnya, pemerintah daerah juga harus melakukan evaluasi atau instropeksi terkait kepastian iklim investasi di Kota Banjar.
Sehingga hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Karena menurutnya, jika ditelusuri beberapa waktu yang lalu, pembangunan proyek wisata edukasi The Mummy ini sempat menuai penolakan masyarakat.
Baca Juga: Nasib Proyek Wisata The Mummy BWP Kota Banjar Masih Menggantung
Hal itu membuktikan kegagalan Pemkot Banjar dalam hal menyelaraskan, antara kebutuhan investasi dan nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom).
“Seandainya pemerintah kota mampu menarik investor, namun di sisi lain juga memahami dan mengerti nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, maka hal seperti ini tidak akan terjadi,” ujarnya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
