harapanrakyat.com,- Panwaslu Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sebelumnya menemukan indikasi adanya pasangan suami istri yang daftar anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024.
Baca Juga: Coret 2 Caleg DPRD dari DCT, Ini Alasan KPU Pangandaran
Ketua Panwaslu Kecamatan Padaherang, Dudung Nurkhotim Said mengatakan, bahwa dari awal rekrutmen KPPS untuk Pemilu 2024, pihaknya mengawasi betul pelaksanaan penjaringan.
“Ada beberapa desa yang terindikasi terkait adanya ikatan perkawinan suami istri. Itu harus dihindari,” kata Dudung kepada harapanrakyat.com, usai menghadiri pelantikan KPPS se Kecamatan Padaherang, Kamis (25/1/2024).
Selain itu, pihaknya juga telah menginventarisir terkait anggota KPPS yang menjadi pengurus parpol.
“Itu juga yang harus kita antisipasi bersama,” katanya menambahkan.
Sebab menurutnya, sudah jelas bahwa menjadi penyelenggara pemilu harus terbukti netralitasnya.
“Makanya kita berharap dari mulai suami istri yang daftar anggota KPPS dan ada yang pengurus struktur partai, itu harus dihindari,” tegasnya.
Lanjutnya Dudung menambahkan, bahwa ada perbedaan pelantikan anggota KPPS pemilu sebelumnya dengan yang sekarang.
Untuk pemilu sebelumnya, hanya Ketua KPPS yang mengikuti bimbingan teknis saja. Namun sekarang, keseluruhan anggota KPPS mengikuti bimtek dan pelatihan.
Hal tersebut jelas menjadi terobosan terbaru, sehingga semua anggota KPPS akan memahami regulasi terkait pemungutan dan penghitungan suara nanti.
“Selain itu, kita juga mengidentifikasi TPS yang masuk rawan. Seperti tidak adanya sinyal dan lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Padaherang, Fitri Aulia Lukman, mengakui bahwa pada saat pendaftaran anggota KPPS, pihaknya menemukan suami istri yang ikut mendaftar.
Baca Juga: Petugas PTPS di Kota Banjar Harus Paham Aturan dan Jaga Netralitas
Namun Fitri mengklaim, bahwa PPK Kecamatan Padaherang sudah membereskan persoalan tersebut.
“Yang bersangkutan salah satunya sudah mengundurkan diri,” jelas Fitri.
Sedangkan calon anggota KPPS yang masuk struktur parpol, Fitri menuturkan, bahwa kemungkinan ada yang mencatut namanya. Kemudian mengubah membuat tanggapan ke KPU.
“Nanti KPU mungkin yang akan mengeksekusi nama yang dicatut tersebut,” katanya. (Madlani/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
