harapanrakyat.com,- Menanggapi soal kelangkaan pupuk bersubsidi yang selama ini petani Ciamis, Jawa Barat suarakan, bukan berasal dari produknya tidak tersedia. Namun melainkan alokasi pupuk bersubsidi yang petani terima tidak sesuai dengan usulan kebutuhan yang terdapat dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK).
Baca Juga: Jangan Khawatir, Petani di Banjar yang Tidak Punya Kartu Tani Masih Bisa Tebus Pupuk Subsidi
Hal tersebut dijelaskan Sekretaris Daerah / Sekda Ciamis, Dr H Tatang MPd, saat memimpin Rapat Terbatas, membahas tentang Isu Permasalahan Pupuk dan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Ciamis, Rabu (24/1) di Ruang Rapat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ciamis.
Sekda menjelaskan, bahwa tahun 2024, persentase alokasi pupuk bersubsidi di Ciamis untuk jenis urea sebesar 52,8%. Alokasi tersebut dari usulan kebutuhan yang terdapat dalam RDKK.
Sedangkan persentase alokasi pupuk bersubsidi untuk jenis NPK hanya sebesar 29,3%, dari usulan kebutuhan yang terdapat dalam RDKK.
Oleh karenanya, tahun ini terdapat gap atau kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi kurang lebih 9.613,6 ton urea.
“Dan 17.579,3 ton NPK di Ciamis,” jelas Tatang yang juga Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida/KP3.
Namun demikian, soal kelangkaan pupuk bersubsidi, pihaknya meminta kepada para petani di Ciamis jangan khawatir.
Pasalnya, Kementerian Pertanian memastikan adanya anggaran tambahan sebesar Rp14 triliun. Anggaran tersebut, untuk tambahan subsidi pupuk bagi petani di seluruh Indonesia, yang setara dengan 2,5 juta ton.
“Sebagaimana tercantum dalam surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, tentang Optimalisasi Pemanfaatan Alokasi Pupuk Bersubsidi TA 2024 tanggal 12 Januari 2024,” katanya menambahkan.
Selain itu, Sekda juga mengapresiasi langkah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Ciamis, dalam memasifkan budidaya pertanian ramah lingkungan.
Tatang berharap, kegiatan tersebut bisa mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida kimia.
“Yaitu melalui upaya untuk mewujudkan kemandirian petani dalam menghasilkan pupuk organik, pupuk hayati, pestisida nabati atau pembenah tanah,” ungkapnya.
Soal Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, DPKP Ciamis akan Lakukan Sosialisasi
Sementara itu, Kepala DPKP Ciamis, Slamet Budi Wibowo, ikut menanggapi terkait kelangkaan pupuk.
Menurutnya, adanya perubahan mekanisme penebusan pupuk bersubsidi yang semula menggunakan Kartu Tani menjadi KTP.
Namun mekanisme tersebut belum juga dipahami secara jelas oleh para petani di Kabupaten Ciamis.
“Dimana KTP sebagaimana dimaksud, harus terdaftar di Sistem e-Alokasi Pupuk Bersubsidi tahun 2024 dan Aplikasi I Pubers,” ujarnya.
Sementara dalam upaya mengatasi kondisi soal kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut, pihaknya bersama Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) akan menyelenggarakan sosialisasi.
Rencananya, sosialisasi pupuk bersubsidi tersebut kepada pihak kecamatan, desa, gapoktan, poktan dan perwakilan petani di setiap kecamatan.
“Kegiatan sosialisasi sendiri dijadwalkan akan mulai dilaksanakan pada tanggal 30 Januari-22 Februari 2024,” imbuhnya.
Sedangkan terkait kondisi ketersediaan pangan, Slamet mengatakan, bahwa Ciamis masih dalam posisi surplus beras sebesar 15.209,01 ton.
“Kita memperkirakan posisi surplus tersebut bisa mencukupi kebutuhan konsumsi untuk selama kurang lebih 1 bulan yang akan datang,” terangnya.
Lebih lanjut Slamet menambahkan, bahwa jumlah Standing Crop padi awal Januari 2024 (Tanam Oktober-Desember 2023) seluas 6.376 Ha. Dengan asumsi rata-rata produktivitas sebesar 64,27 Kw/Ha.
“Maka potensi jumlah produksi/hasil panen padi bulan Januari- Maret 2024 sebanyak 40.978 ton GKG (setara dengan 26.271 ton beras),” ujarnya.
Baca Juga: Perbaiki Kesuburan Tanah, Pemdes Selacai Ciamis Dorong Petani Gunakan Pupuk Organik
Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan luas tanam untuk periode Oktober-Desember. Dimana pada tahun 2022, luas tanam periode tersebut seluas 23.920 ha. Sedangkan tahun 2023 untuk periode yang sama seluas 6.376 ha atau turun 73,35%.
Hal ini menurutnya, karena adanya pergeseran tanam, yang tahun lalu puncaknya terjadi pada periode Oktober-Desember 2022. Sementara sekarang diperkirakan terjadi pada periode Januari-Maret 2024.
“Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh fenomena perubahan iklim El Nino,” pungkasnya. (Fahmi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
