harapanrakyat.com,- Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjar, Jawa Barat, memastikan UPT Balai Benih Padi dan Balai Benih Ikan (BBI) tak lagi menjadi sektor pendulang pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertanian.
Hal itu karena mulai tahun ini, UPT Balai Benih Padi dan Balai Benih Ikan hanya berfungsi menyediakan layanan benih gratis kepada masyarakat Kota Banjar.
Kepala DKP3 Kota Banjar, Yoyon Cuhyon, mengatakan, sektor balai benih padi dan balai benih ikan pada tahun ini hanya untuk pelayanan benih kepada masyarakat. Khususnya petani dan kelompok ikan.
Baca Juga: Realisasi PAD Kota Banjar Baru Capai 65 Persen, Distan Paling Jeblok
Bantuan Bibit Ikan dan Benih Padi Gratis dari Balai Benih untuk Warga Kota Banjar
Teknis untuk mendapatkan bantuan bibit ikan dan benih padi gratis tersebut, masyarakat bisa mengajukan bantuan bibit yang dibutuhkan.
“Mulai tahun ini dua sektor ini kita hanya pelayanan gratis Balai Benih Padi dan Bibit Ikan kepada masyarakat,” kata Yoyon kepada wartawan, Rabu (17/1/2024).
“Cuma ada SOP harus mengajukan terlebih dahulu, khususnya warga Banjar yang masuk pembudidaya ikan dan petani,” katanya menambahkan.
Lanjutnya menjelaskan, pengajuan untuk mendapatkan benih padi dan bibit ikan tersebut sudah bisa dilakukan mulai bulan Januari. Pihak Balai Benih akan menyediakannya setiap bulan.
Pihaknya juga telah menyediakan benih padi dengan kuota seluas 640 hektar. Sedangkan untuk bantuan bibit ikan yang disediakan yaitu bibit ikan jenis gurame dan ikan nila.
“Jadi mengusulkan gratis cuma harus diambil dan diusulkan melalui Balai. Pengajuan mulai sekarang Januari dan ke depan kita siapkan setiap bulan,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, dengan layanan bibit dari Balai Benih dan Balai ikan gratis tersebut saat ini tidak ada lagi PAD dari dua sektor tersebut. PAD hanya mengandalkan retribusi dari rumah pemotongan hewan atau RPH.
Sebelumnya, ia telah menjelaskan alasan dua sektor tersebut tidak menjadi sektor penghasil PAD.
Menurutnya menjadi beban juga ketika harus ada target pendapatan daerah yang masuk. Namun di sisi yang lain harus ada juga anggaran yang dialokasikan ke sektor tersebut.
“Sebelumnya bisa buat produksi dan menghasilkan PAD. Mulai sekarang sudah tidak ada lagi PAD dari sektor Balai Benih Ikan dan Padi, jadi hanya untuk pelayanan. PAD kita dari sektor RPH,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online-Editor-Ndu)