Sejarah Indonesia keluar dari keanggotaan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) terjadi pada 7 Januari 1965. Hal ini merupakan salah satu keputusan besar dalam sejarah Indonesia waktu itu.
Pasalnya organisasi perdamaian dunia yang menaungi banyak negara ini menjadi salah satu organisasi yang memiliki peran cukup besar dalam kemerdekaan Indonesia.
Keluarnya Indonesia dari PBB sebenarnya juga memberikan risiko tersendiri bagi Indonesia, termasuk resiko dikucilkannya Indonesia dalam pergaulan internasional.
Namun, keluarnya Indonesia dari PBB merupakan salah satu bentuk kekecewaan Indonesia terhadap netralitas dari PBB.
Indonesia menganggap keputusan PBB menjadikan Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan merupakan bentuk keberpihakan.
Melalui berbagai sumber yang telah dirangkum, berikut fakta mengenai keluarnya Indonesia dari PBB 7 Januari 1965, berawal dari ketidaknetralan PBB hingga masuk kembali di zaman Soeharto.
Baca Juga: Sejarah Keistimewaan Yogyakarta, Dimiliki Sejak Zaman Belanda
Ini Sejarah Indonesia Keluar dari PBB 58 Tahun Lalu
Nugroho Wisnumurti dalam, “Politik Luar Negeri Indonesia bagi Terciptanya Perdamaian dan Keamanan Dunia Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa” (1998) mengatakan, sejak didirikan pada tahun 1945, hingga kini PBB tetap merupakan satu-satunya organisasi multilateral dunia yang menaungi masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berdimensi global.
Indonesia sendiri masuk sebagai anggota PBB pada 28 September 1950 dan menjadi anggota PBB yang ke-60. Meskipun Indonesia masuk PBB baru pasca peristiwa KMB, namun kenyataannya PBB memang berperan penting dalam perjuangan kedaulatan Indonesia.
Kasus agresi militer Belanda pernah menjadi bahasan penting oleh Dewan Keamanan PBB. Melalui bahasan inilah kasus agresi militer Belanda dapat diperjuangkan di dunia internasional.
Tak hanya itu dalam kasus lainnya ketika konflik antara Indonesia dan Belanda dalam kasus Papua, PBB menjadi salah satu organisasi penting dalam penyelesaian konflik antara kedua negara ini.
Indonesia sendiri keluar dari PBB tepat pada 7 Januari 1965. Terdapat beberapa alasan yang mendasari mengapa Indonesia akhirnya memutuskan untuk keluar. Salah satunya adalah adanya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia.
Indonesia menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia oleh Inggris pada tahun 1961 itu merupakan neokolonialisme Inggris di Asia Tenggara.
Tak hanya itu, Soekarno juga sempat berpidato keras dan menyebut Malaysia sebagai boneka Inggris. Sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi anti kolonialisme, tentu saja Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia.
PBB Tidak Netral
Sebenarnya terdapat alasan lain dari keluarnya Indonesia dari PBB, yaitu mengenai status pengangkatan Malaysia dalam keanggotaan Dewan Keamanan PBB.
Pada awalnya Soekarno sudah melayangkan ancaman akan keluar dari PBB, apabila PBB mengangkat Malaysia dalam keanggotaan Dewan Keamanan. Karena hal itulah akhirnya Indonesia keluar dari PBB.
Indonesia ketika itu memang memiliki pandangan yang keras dan tegas dalam mengambil sikap. Melihat adanya ketidakadilan dalam PBB membuat Soekarno berang dan akhirnya memutuskan diri untuk keluar.
Mengutip dari buku “Bung Karno: Masalah Pertahanan Keamanan” (2010), Soekarno menegaskan bahwa selama PBB masih seperti keadaan waktu itu, maka Indonesia tidak akan mau masuk kembali menjadi anggota PBB.
Memang ketika itu terdapat banyak sekali pemberitaan negatif mengenai Indonesia yang keluar dari keanggotaan PBB. Banyak pihak yang menilai Indonesia akan kehilangan banyak teman. Tak hanya itu risiko Indonesia akan terkucil dari dunia internasional juga sangat kuat.
Baca Juga: Sejarah Pembentukan PDRI 19 Desember 1948 hingga Ditetapkan Menjadi Hari Bela Negara
Namun, selama masa-masa kepemimpinan Soekarno waktu itu, tidak terlihat sama sekali usaha-usaha untuk kembali menjadi anggota PBB.
Usaha-usaha kembali menjadi keanggotaan PBB sendiri baru mulai dilakukan kembali ketika Soekarno lengser dari kekuasaannya atau lebih tepatnya ketika masa Orde Baru.
Masuk PBB Kembali Era Soeharto
Indonesia baru menjadi anggota PBB kembali pada tahun 1966, ketika terjadi pergantian kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru.
Handri Raharjo dan Irawan Jati dalam “Mikul Dhuwur Mendhem Jero: Bagaimana Soeharto Mengeliminasi Soekarno dan Ide-idenya” (2019) mengatakan, di bawah komando Soeharto, dikirimlah telegram tertanggal 19 September 1966 kepada Sekjen PBB. Intinya Indonesia ingin menjadi anggota PBB kembali.
Melalui telegram itu tepat pada 28 September 1966, PBB kemudian mengundang perwakilan Indonesia untuk menghadiri sidang kembali berkaitan dengan penetapan Indonesia sebagai anggota PBB lagi.
Terdapat beberapa perwakilan dari Indonesia dalam sidang PBB itu seperti, Adam Malik, Laksamana Udara Rumin Nuryadin, M. Yusuf, LN Palar, dan Ruslan Abdulgani.
Sejak kembalinya Indonesia dalam PBB secara perlahan Indonesia mulai memperbaiki hubungannya dengan beberapa negara yang sempat terlibat konflik dengan Indonesia, termasuk Malaysia.
Tak hanya itu, bergabung kembalinya Indonesia ke dalam PBB mendapatkan sambutan baik. Hal ini terbukti pada tahun 1971 Adam Malik menjadi Ketua Majelis Umum PBB.
PBB memang organisasi perdamaian yang tak sempurna, terdapat keputusan PBB yang tidak netral. Namun, terdapat pula keputusan-keputusan besar yang berpengaruh terutama terhadap Indonesia.
Selama masa-masa revolusi fisik, peran PBB dalam menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda terbukti memberikan hasil yang baik bagi Indonesia. Melalui upaya-upaya inilah Indonesia berhasil lepas sepenuhnya dari penjajahan bangsa barat.
Agaknya Soeharto menyadari bergabungnya Indonesia ke dalam PBB merupakan langkah awal menyelesaikan konflik Indonesia, baik di internal maupun eksternal. (Azi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
