harapanrakyat.com – Beberapa kecamatan di Jawa Barat hingga saat ini belum memiliki sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA dan SMK) negeri.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Jabar, Iendra Sofyan mengatakan, setidaknya ada 16 kecamatan yang hingga saat ini belum memiliki bangunan SMA/SMK negeri.
“Belasan kecamatan itu, yakni tiga kecamatan di Ciamis, satu kecamatan di Garut, kemudian Kabupaten Kuningan, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Sumedang. Untuk daerah Kuningan itu agak banyak,” ungkapnya di Kota Bandung, Selasa (9/1/2023).
Baca Juga : 130 Kecamatan di Jabar Butuh Bangunan SMA dan SMK Baru
Melihat hal tersebut, lanjutnya, Pemprov Jabar akan berfokus pada pembangunan SMA maupun SMK negeri pada 2024 ini. Terutama di sejumlah kecamatan yang memang benar-benar tidak memiliki sekolah SMA dan SMK.
“Jadi 128 kecamatan lainnya, itu sudah ada sekolah swasta. Tetapi 16 kecamatan ini, sama sekali belum ada SMA dan SMK,” ujarnya.
Ia menuturkan, Pemprov Jabar telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp 11,48 miliar untuk membangun sekolah SMA dan SMK negeri di ratusan kecamatan tersebut.
“Satu sekolah untuk pembangunannya itu minimal tiga miliar rupiah. Tapi kita bertahap membangunnya. Total sekarang itu, sekitar 11,48 miliar rupiah untuk tahun 2024,” katanya.
Selain itu, Pemprov Jabar juga akan membangun Unit Sekolah Baru (USB), bagi sekolah-sekolah yang selama ini menumpang di lahan orang lain.
“Kita bertahap, jadi ada 6 SMA, SMK, dan SLB yang akan kita bangun USB-nya supaya mereka mandiri. Sehingga tidak menyewa terus. Sekolahnya ada, tapi tidak punya gedung sekolah. Ini yang akan kita dorong,” ujarnya.
Pembangunan SMA dan SMK Negeri Rampung 5 Tahun
Sementara itu, Plh Sekda Jabar, Mohammad Taufiq Budi Santoso menargetkan pembangunan SMA dan SMK negeri di 144 kecamatan tersebut akan rampung di 5 tahun ke depan. Akan tetapi, syaratnya aset untuk pembangunan sekolah tersebut sudah tuntas.
Baca Juga : DPRD Dorong Pemerataan Fasilitas Pendidikan di Kota Bandung
Oleh karena itu, sebelum membangun, pihaknya akan terlebih dulu memastikan sekolah masih beraktivitas, namun bukan pada aset Pemprov Jabar.
“Nanti kita bangun dulu beberapa sekolah, baru kita pindahkan ke tempat yang telah pemerintah sediakan,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)
 negeri.){kind=link}