harapanrakyat.com,- Jelang Pemilu 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil langkah proaktif dalam mengurangi angka golongan putih (Golput) serta suara tidak sah. Sebelumnya, pada Pemilu 2019, angka Golput mencapai 11 persen, sebuah statistik yang mengundang perhatian.
“Partisipasi politik pada Pemilu 2019 mencapai hampir 82 persen. Namun, 11 persen suara tidak sah merupakan angka yang cukup tinggi,” ujar Usman Kansong, Dirjen IKP Kominfo.
Usman Kansong menyampaikan hal itu, dalam acara peluncuran buku elektronik Pemilu Damai Pedia di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (4/12/2023).
“Upaya Kominfo dalam tiga tahap, yakni Pra Pemilu, Saat Pemilu, dan Pascapemilu. Bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih aktif dan terlibat dalam proses Pemilu 2024,” tambah Usman Kansong.
Pada tahap Pra Pemilu, fokus Kominfo adalah memberikan ajakan anti Golput dan menggalang partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang akan datang. Hal ini dianggap penting karena setiap suara memiliki potensi untuk membentuk masa depan bangsa.
“Kami mendorong masyarakat untuk memberikan suara dengan tepat, agar suara mereka memiliki nilai yang sah dan berdampak nyata,” ungkap Usman Kansong.
Ketika memasuki tahap Saat Pemilu, Kominfo mengajak masyarakat untuk menjaga suasana yang kondusif selama proses pemilihan dan hingga penghitungan suara selesai.
Baca juga: Kominfo Tutup 290 Konten Negatif Cegah Hoax Pemilu 2024
Sementara itu, pada tahap pasca pemilu, perhatian diberikan pada pentingnya menjaga persatuan bangsa, terlepas dari hasil Pemilu.
“Kami telah mengkomunikasikan pesan melalui iklan layanan masyarakat (ILM) bahwa perbedaan pilihan hanyalah sesaat, namun persaudaraan adalah abadi,” tambah Usman Kansong.
Selain mengurangi Golput, Kominfo juga berupaya menjaga Pemilu Damai 2024 dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) anti hoaks. Tugas mereka meliputi penyaringan informasi yang mengandung kebencian, provokasi, dan kebohongan yang dapat mengganggu ketertiban umum selama Pemilu. (R8/HR Online/Editor Jujang)