Sejarah biaya haji di Indonesia merupakan salah satu catatan penting tentang perjalanan haji di Tanah Air. Pada masa pendudukan Hindia Belanda inilah standarisasi mengenai jumlah biaya yang mesti dibayarkan muncul kebijakannya.
Meskipun, kebijakan ini terlihat seperti upaya pengayoman dari Pemerintah Hindia Belanda. Tapi pada faktanya kebijakan Belanda ini semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial saja.
Memang, perjalanan haji ini sudah sejak lama menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah kolonial.
Fakta inilah yang membuat Pemerintah Hindia Belanda berusaha agar uang para jamaah haji tidak sampai ke luar dari wilayah Hindia Belanda waktu itu.
Merangkum dari berbagai sumber, akan mengulas fakta-fakta sejarah biaya haji di Indonesia, dari zaman Belanda hingga Indonesia merdeka.
Sejarah Biaya Haji di Indonesia Zaman Belanda
Perjalanan haji merupakan prosesi ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim yang mampu berangkat ke Tanah Suci, Makkah.
Ibadah yang berkaitan erat dengan penyebaran Islam di Nusantara ini mulai dilakukan seiring dengan masuknya Islam.
Ketika Belanda datang ke Nusantara, umat Islam yang mampu berangkat tetap melakukan prosesi haji. Menurut pemerintahan kolonial, prosesi haji ini hanya sebatas kegiatan ibadah dan kepentingan ekonomi semata.
Bagi orang-orang Belanda seharusnya dana keberangkatan haji tersebut dapat masuk ke dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membuat kebijakan berkaitan dengan agen perjalanan haji resmi yang mereka tunjuk.
M. Dien Madjid dalam bukunya “Berhaji di Masa Kolonial” (2008), bahwa keinginan masyarakat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima sangatlah tinggi.
Sedangkan, perusahaan yang ditunjuk Pemerintah Belanda yakni “Kapal Dinas” Rotterdamsche Lloyd, Amsterdam Loyd, dan Ocean. Perusahaan yang tergabung dalam “Kongsi Tiga” itu tidak sanggup untuk melayani jumlah jemaah haji yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.
Permasalahan inilah yang kemudian pemerintah kolonial membuat kebijakan untuk menggandeng pihak swasta.
Pihak swasta penyelenggara haji pun cukup beragam. Ada yang peelolanya orang Belanda, orang Indo-Eropa, hingga orang-orang Islam sendiri.
Sayangnya, meski perusahaan-perusahaan tersebut memiliki tujuan mulia, namun secara penyelenggaraan mereka hanya berorientasi pada keuntungan semata.
Karena tujuan keuntungan inilah, kapal dan fasilitas yang digunakan tidak layak untuk pengangkutan jamaah haji dengan perjalanan yang begitu panjang.
Pada awalnya Pemerintah Belanda memandang perjalanan haji hanyalah sekedar perjalanan ibadah biasa. Namun, meningkatnya jumlah jamaah yang berangkat membuat pemerintah kolonial kesulitan dalam mengawasi para jamaah.
Tak hanya itu, umat Islam yang berkumpul di seluruh dunia membuat Belanda khawatir jika para jamaah haji dari Hindia Belanda akan terpengaruh paham “Pan Islamisme”. Paham ini muncul di Turki Utsmani.
Kebijakan Biaya Haji
Fauzan Baihaqi dalam bukunya “Penyelenggaraan Ibadah Haji Hindia Belanda sejak Liberalisasi hingga Depresi Ekonomi” (2020), bahwa biaya penyelenggaraan haji memang cukup dinamis. Biasanya tergantung dari tahun keberangkatan hingga fasilitas yang digunakan.
Biaya juga nantinya akan bergantung agen perjalanan mana yang menyelenggarakan perjalanan haji. Menurut catatan kolonial di masa Ibnu Sa’ud pada tahun 1925/1926, besaran minimal kebutuhan jamaah haji selama di Mekkah kira-kira sebesar 867 gulden.
Sedangkan, pada tahun-tahun selanjutnya hingga tahun 1930, dana yang mesti jemaah siapkan naik menjadi 867,61 gulden. Namun, ketika masa-masa depresi ekonomi, kebutuhan haji menjadi naik hingga 1.000 gulden.
Biaya perjalanan haji yang beragam inilah yang seringkali menyebabkan berbagai penipun muncul. Para jamaah akan sangat mudah tergiur dengan biaya haji yang murah.
Salah satunya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pihak swasta. Tak jarang fasilitas yang mereka sediakan bukanlah fasilitas yang layak untuk perjalanan haji.
Selain itu, dari aspek kesehatan juga seringkali mereka abaikan. Para jamaah juga tidak mendapatkan bekal dokter kapal yang memadai. Terutama untuk perjalanan panjang seperti haji yang memakan waktu hingga berbulan-bulan.
Biaya Haji Pasca Indonesia Merdeka
Ketika Indonesia merdeka, kebijakan mengenai biaya haji langsung oleh Pemerintah Indonesia. Secara resmi catatan mengenai keberangkatan haji baru dilakukan pada tahun 1950-an.
Meskipun secara resmi pemerintah baru mencatat perjalanan haji sekitar tahun 1950-an, bukan berarti masa-masa sebelumnya tidak ada sama sekali.
Kebanyakan perjalanan haji sebelum tahun 1950-an bertujuan untuk mengadakan diplomasi dengan negara-negara Timur Tengah, dalam sebuah misi yang disebut Missi Haji I dan II.
Euforia keberangkatan haji pasca kemerdekaan bisa cukup besar. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama menentukan sistem quotum.
Sistem Quotum adalah jumlah jatah yang telah pemerintah pusat tetapkan ke daerah berdasarkan minat masyarakat menunaikan ibadah haji dengan pertimbangan skala prioritas.
Membludaknya jumlah jamaah haji ini tentu bukan tanpa sebab. Mengingat, pasca kemerdekaan Indonesia, perjalanan haji sangatlah terbatas.
Jika pun ada, biasanya hanya perjalanan haji dengan tujuan diplomasi. Atau penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk menarik simpati masyarakat.
Lintas Sejarah Perjalanan Jamaah Haji Indonesia
Sumuran Harahap dan Mursidi dalam bukunya berjudul “Lintasan Sejarah Perjalanan Jamaah Haji Indonesia” (1994). Menurut catatannya, pada tahun 1949 saja biaya haji yang harus jamaah bayar adalah sekitar Rp 3.395,14. Sedangkan, tahun 1950-1951 meningkat hingga dua kali lipat menjadi Rp 6.487,25.
Setiap tahun kecenderungan biaya haji akan selalu meningkat. Misalkan saja pada tahun 1965, biaya haji sudah sebesar Rp 60.000 pada tahun 1963. Biaya haji naik signifikan hampir 3,5 kali lipat, atau menjadi Rp 200.000.
Kebijakan mengenai biaya haji ini sebenarnya sempat mendapat subsidi dari pemerintah. Namun, pada tahun 1964, penyelenggaraan haji tidak lagi mendapat subsidi pemerintah.
Alhasil, biaya haji di Indonesia menggunakan kapal laut menjadi Rp 400 ribu, dan berangkat menggunakan pesawat udara Rp 1,4 juta.
Bahkan, kenaikan biaya haji berlipat ganda pada tahun 1965, yakni menjadi Rp 2,26 juta menggunakan kapal laut.
Meski biaya keberangkatan haji naik hingga berlipat ganda, tetap saja peminat haji tak pernah sepi. Pada tahun itu saja jumlah jamaah yang berangkat sebanyak 15.000 orang.
Memasuki tahun 1966, besaran biaya haji mulai mengalami standarisasi kembali oleh Pemerintah Indonesia.
Keputusan Dirjen Urusan Haji Nomor 105 Tahun 1966 menetapkan tiga kategori untuk biaya perjalanan haji. Pertama haji dengan menggunakan kapal laut Rp 27 ribu, haji berdikari Rp 67.500, dan haji menggunakan pesawat udara Rp 110 ribu.
Jumlah jamaah haji yang berangkat seluruhnya mencapai 15.983 orang, yaitu dengan kapal laut 15.610 orang, dan pesawat udara 373 orang. Sedangkan jumlah haji kapal laut yang wafat 114 orang, dan 2 orang jamaah haji udara, atau 0,73 persen.
Tren mengenai biaya perjalanan haji di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Tak hanya biaya haji, jumlah peminat haji pun semakin meningkat setiap tahun.
Peluang ini tentu saja tidak hanya memberikan kebaikan bagi banyak pihak. Namun juga kembali menimbulkan pola-pola penipuan yang sama dengan era kolonial. (Azi/R3/HR-Online/Editor: Eva)
