harapanrakyat.com – Meski saat ini Pemprov Jawa Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrologi, namun hal tersebut belum berdampak pada penggunaan anggaran.
Pemprov Jabar menetapkan status siaga tersebut terhitung 9 November 2023 hingga 31 Mei 2024.
Mengantisipasi terjadinya potensi bencana hidrologi itu, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin, mengimbau kabupaten dan kota meningkatkan kesiagaannya. Pada fase musim hujan ini, kata Bey, potensi bencana yang terjadi yakni banjir dan longsor.
Baca Juga : BPBD Jawa Barat Waspadai Potensi Bencana Peralihan Musim
“Status siaga darurat bencana, tapi hanya mengingatkan belum berdampak pada penggunaan anggaran. Jadi mengingatkan seluruh kabupaten dan kota agar siaga karena sangat rentan terhadap bencana,” ujarnya.
Pemprov Jabar bersama BPBD, kata ia, sudah memetakan wilayah mana saja yang rawan bencana termasuk membuat langkah antisipasinya. Selain itu, lanjut Bey, penanganan korban pasca-kejadian bencana juga harus dipikirkan agar perekonomiannya bisa terus berjalan.
Bey menjelaskan, bencana hidrologi yang kerap terjadi di Jawa Barat pada musim hujan saat ini adalah banjir di wilayah bagian tengah Jawa Barat ke utara. Kemudian longsor di wilayah Jawa Barat selatan yang letak geografisnya lebih curam.
Namun demikian, kata Bey, penetapan status siaga bencana ini meliputi banjir, banjir bandang, dan cuaca ekstrem. Kemudian gelombang ekstrim, abrasi, serta tanah longsor.
Curah Hujan Tertinggi di Jawa Barat pada Februari 2024, Waspadai Bencana Hidrologi
Bey memperkirakan, puncak musim hujan di Jawa Barat terjadi pada Februari 2024. Hingga saat ini, dampak curah hujan yang tinggi dan cuaca ekstrem mengakibatkan longsor.
Bencana ini pun telah terjadi di sejumlah daerah seperti Sukabumi, Ciamis, dan Kabupaten Bandung Barat.
Baca Juga : Pemprov Jawa Barat Upayakan Penambahan BTT Bencana 2024
Bey menambahkan, jika status kebencanaan sudah berubah menjadi tanggap darurat, maka pihaknya akan menggunakan anggaran bantuan tak terduga (BTT). Dana tersebut untuk alokasi penanganan korban terdampak bencana.
“Kan ada BTT. Tapi itu bisa kita gunakan kalau sudah tanggap darurat. Kalau sekarang sih hanya sesuai kesiapan di anggaran masing-masing dinas. Tapi, kita berharap kita dapat antisipasi bencana ini,” kata Pj Gubernur Jawa Barat itu. (Ecep/R13/HR Online)
