harapanrakyat.com – Anggota DPRD Kota Bandung, Yoel Yosaphat mendesak keseriusan dan aksi nyata pemerintah untuk membenahi sarana transportasi.
Sebelumnya, setelah selesai membongkar 41 halte tak terurus di berbagai lokasi, Dinas Perhubungan Kota Bandung berencana mengubahnya menjadi stop sign. Area stop sign ini menjadi rambu larangan berhenti sementara.
Lebih jauh, wacana tersebut seiring dengan akan hadirnya halte representatif sarana transportasi Bus Rapid Transit (BRT).
Baca Juga : Parkir di Badan Jalan, Jadi Penyebab Kemacetan di Kota Bandung
Meski demikian, pihaknya mengakui hingga saat ini DPRD belum menerima usulan anggaran terkait perubahan halte tak terurus menjadi stop sign dari Pemkot Bandung.
Meski demikian, ia menilai wacana untuk mengubah halte menjadi stop sign kurang memberikan dampak maupun manfaat. Terutama dari segi pembenahan sarana transportasi di Kota Bandung.
“Halte harusnya tetap ada. Cuma ini agak rumit juga, karena dari mereka (Pemkot Bandung) bilangnya mau mengajukan anggaran. Tapi kita melihatnya, memang halte ini bakal terpakai? Sopirnya saja saling kejar setoran. Imbasnya bakal mangkrak lagi,” tuturnya di Bandung, Selasa (5/12/2023).
Yoel menerangkan, Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam kondisi cukup sulit memperbaiki kepadatan lalu lintas dan sarana transportasi di Kota Bandung.
Benahi Sarana Transportasi, tak Melulu Berdasarkan Wacana Pemerintah Pusat
Yoel juga menjelaskan, perlu adanya penyelesaian konkret dari Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait sarana transportasi ini. Sehingga, kata ia, tidak melulu hanya berdasarkan wacana dari pemerintahan pusat.
Sebab, Pemkot Bandung bisa melakukan pembenahan dari mulai aspek terkecil yakni sarana transportasi umum oleh pemerintah daerah.
“Jumlah orang yang naik kendaraan umum apakah bisa mengurangi kemacetan? Kita melihat, orang memilih ojol ketimbang naik bus. Artinya, ini ada yang salah. Mungkin salah dari cara pengelolaannya, kenyamanannya atau keamanannya. Sehingga orang tak mau pakai sarana transportasi umum itu,” katanya.
Baca Juga : Gunakan Bus Damri, Pj Gubernur Jawa Barat Uji Coba Perjalanan Bandung-BIJB Kertajati
Ia menambahkan, nilai jual yang masyarakat inginkan dari sarana moda transportasi umum di Kota Bandung saat ini, adalah aspek kenyamanan. Selain itu, aspek harga murah pun menjadi dasar pertimbangan warga Kota Bandung.
Yoel menambahkan, jika hal ini berjalan dan pemerintah mampu memberikan hal itu, ia optimistis pembenahan sarana transportasi pun akan teratasi.
“Kalau untuk anggaran kan bisa dari subsidi. Kota Bandung enggak sebesar Jakarta, karena ini untuk solusi sistem sarana transportasi. Tapi memang tidak bisa langsung copy paste. Setidaknya ini bisa jadi solusi dan memungkinkan perbaikan moda transportasi itu untuk kita lakukan,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)
