harapanrakyat.com – Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat, mengaku telah membentuk 438 tim pendamping keluarga untuk penanganan stunting.
Kepala DP3P2KB Kota Cimahi Fitriani Manan menjelaskan, pihaknya menerjunkan tim pendamping untuk melakukan pemantauan status tumbuh kembang stunting di masyarakat.
“Setiap tim pendamping ini terdiri dari tenaga kesehatan, PKK, dan kader IMP. Sehingga, masing-masing keluarga bisa terdampingi. Jika di lapangan tim menemukan kasus stunting yang memerlukan rujukan, maka tim segera melapor ke puskesmas,” ungkapnya, Sabtu (4/11/2023).
Baca Juga : Bey Machmudin: Kepala Daerah di Jawa Barat Jaga Angka Inflasi dan Tekan Stunting
DP3P2KB Kota Cimahi, kata Fitriani, menganggap pendampingan tersebut merupakan salah satu upaya menekan angka stunting. Selain itu, tim pendamping ini juga untuk membentuk pola pikir orang tua mengenai pola asuh kepada anaknya. Sebab, pola asuh ini memiliki peran penting mengenai cara merawat anak.
“Tentunya pengaruh lingkungan dan perilaku itu sangat memegang peranan yang besar. Termasuk perilaku dalam masalah pola asuh orang tua terhadap anaknya,” kata Fitriani.
Kepala DP3P2KB Cimahi ini menegaskan, tidak hanya warga prasejahtera yang rawan kasus stunting. Bahkan, lanjut ia, orang yang berpenghasilan besar pun berpotensi terkena stunting.
Fitriani menambahkan, ada empat faktor stunting yang berasal dari wanita hamil. Misalnya seorang ibu yang hamil berusia di atas 35 tahun atau ibu hamil terlalu muda yaitu di bawah 20 tahun juga berisiko stunting.
Kemudian, jarak persalinan kurang dari dua tahun, jumlah anak yang lebih dari tiga merupakan keluarga berisiko stunting.
Baca Juga : Sekda Kabupaten Bandung Tepis Angka Stunting Masih Tinggi
“Jadi keluarga yang berisiko stunting bukan hanya keluarga prasejahtera, melainkan juga keluarga yang memiliki ibu hamil atau ibu bersalin yang mempunyai baduta (bawah dua tahun) atau balita,” tuturnya.
Dengan hadirnya tim pendamping ini, kata Fitriani, Pemkot Cimahi akan terus berupaya menekan angka stunting yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah. (Eri/R13/HR Online/Editor-Ecep)
