harapanrakyat.com – Indonesia akhirnya secara resmi tergabung menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). Hal itu menyusul lolosnya Indonesia dalam penilaian on-site visit mutual evaluation review (MER) pada Juli-Agustus 2020 silam.
FATF merupakan organisasi internasional yang memiliki fokus untuk mencegah upaya pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, bergabungnya Indonesia sebagai anggota FATF, akan berdampak positif bagi pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya melalui investasi dalam dan luar negeri.
Baca Juga : Jokowi Sebut, Indonesia Punya Peluang Emas Jadi Negara Maju, Asal?
Selain itu, kata Sri Mulyani, Indonesia nantinya akan memiliki kontribusi yang luas pada penentuan kebijakan strategi global. Kebijakan tersebut terkait dengan pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau APU PPT PPSPM.
“Kontribusi tersebut juga semakin mempertegas kedudukan Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di kancah internasional. Capaian menjadi anggota FATF merupakan langkah awal Indonesia untuk terus meningkatkan framework APU PPT PPSPM,” ujar Menkeu, Jumat (3/11/2023).
Menkeu mengungkapkan, ada beberapa hal yang dilakukan Indonesia di FATF untuk melakukan penguatan dari sisi anggaran dukungan peran leadership.
Di antaranya melakukan penguatan sumber daya manusia pengawas dan pengawasan terhadap profesi akuntan. Khususnya, lanjut Menkeu, terkait isu pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Menurutnya, keberhasilan Indonesia menjadi anggota FATF tidak terlepas dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sangat memberikan perhatian terhadap isu FATF.
Baca Juga : Lelang Surat Utang Negara RI Catat Rekor, Rp 19,3 Triliun Sehari!
Selain itu, beberapa kementerian lain juga memiliki pandangan yang sama terkait tersebut. Misalnya, lanjut Menkeu, Menko Polhukam selaku Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Kemudian Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) selaku Sekretaris Komite TPPU. Kemudian Kementerian Keuangan serta para pimpinan kementerian-lembaga terkait yang menjadi faktor sangat penting menuju keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh FATF,” katanya. (Revi/R13/HR Online/Editor-Ecep)
