Sejarah etnis Rohingya menarik untuk dibahas. Apalagi beberapa waktu lalu sempat viral pemberitaan mengenai etnis Rohingya yang ditolak di Aceh. Tentu saja penolakan ini bukan tanpa sebab.
Menurut penuturan beberapa pihak, alasan penolakan ini adalah karena kelakukan dari para pengungsi yang seringkali melanggar peraturan di Aceh. Tak hanya itu, terdapat orang-orang Rohingya yang sengaja kabur dari pengungsian yang telah disediakan.
Kejadian ini sebenarnya memang bukanlah hal yang baru. Di Malaysia sendiri para pengungsi Rohingya juga melakukan tindakan yang hampir serupa.
Tentu saja hal ini menjadi keresahan tersendiri bagi warga sekitar. Padahal sebelumnya mereka pernah menampung para pengungsi Rohingnya yang juga dijuluki sebagai manusia perahu.
Baca Juga: Sejarah Konflik Israel-Palestina dan Hubungan Diplomatik dengan Indonesia
Para pengungsi Rohingya yang tersebar di beberapa wilayah di Asia Tenggara ini pada awalnya tinggal di kawasan Myanmar. Namun, akar konflik dan gesekan antar etnis membuat mereka terusir dari negaranya sendiri.
Melalui berbagai sumber yang telah dirangkum, inilah sejarah awal etnis Rohingya hingga dijuluki manusia perahu
Sejarah Awal Etnis Rohingya
Asep Achmad Hidayat dalam “Sejarah Sosial Muslim Minoritas di Kawasan Asia” (2022) menyebut, komunitas muslim Rohingya merupakan generasi muslim keturunan pada abad ke-7 dan ke-9 masehi. Kelompok ini menetap di wilayah Arakan atau Rakhine yang berbatasan langsung dengan Bangladesh.
Kelompok Islam Rohingya dapat dikatakan sebagai kelompok muslim yang paling miskin. Selain itu, pemerintahan Junta militer Myanmar juga menindas mereka.
Jika melihat dari asal-usulnya kelompok ini merupakan keturunan dari bangsa Arab, Moor, Pathan, Moghul, Asia Tengah, Bengal dan beberapa bangsa Indo-Mongol.
Adanya percampuran ras suku inilah yang membuat fisik mereka terlihat lebih berbeda. Seperti bagian tulang pipi yang tidak begitu keras, mata yang tidak begitu sipit, hidung yang tidak begitu pesek.
Tak hanya itu secara fisik, mereka juga lebih tinggi dibanding orang-orang Rakhine Magh. Namun, kulit mereka tampak lebih gelas dan beberapa kulitnya kemerahan tetapi tidak terlalu kekuningan.
Sebenarnya jika ditelisik, kelompok Islam di Myanmar tak hanya kelompok Rohingnya. Terdapat juga kelompok lain seperti, kelompok Islam Birma, kelompok Islam keturunan India (Tamil & Bengal), dan kelompok Islam keturunan China.
Jika melihat dari sejarah, dibandingkan dengan masa penjajahan Inggris kondisi muslim di Myanmar termasuk etnis Rohingya lebih baik dibandingkan ketika Myanmar sudah merdeka.
Kondisi ini karena selepas Myanmar merdeka, justru kelompok Islam di Myanmar dikerdilkan dalam bidang birokrasi pemerintahan. Aktivitas perdagangan mereka juga dihambat.
Akar Konflik Etnis Rohingya
Pasca kemerdekaan Myanmar, kelompok Islam Arakan atau Rohingya merupakan kelompok yang paling ditindas, bahkan status mereka sebagai warga negara tidak diakui.
Padahal sebelum terjadinya penindasan banyak cara hidup orang-orang Islam yang diadopsi oleh penganut Budha di sana, seperti memakan daging sapi yang dilarang dalam agama tersebut.
Baca Juga: Bulan Sejarah Hitam, Begini Cara Amerika Serikat Hormati Kulit Hitam
Memang terdapat dua faktor yang menyebabkan pihak pemerintah dan masyarakat Buddha menghapus status warga negara orang Rohingya.
Faktor pertama adalah karena timbulnya perasaan benci dari kalangan orang-orang Myanmar ini sendiri. Faktor kedua yaitu ketika tentara Inggris bertempur melawan kerajaan Burma, kelompok muslim mendukung pihak Inggris.
Penindasan yang dilakukan terhadap kelompok Rohingya semakin terlihat ketika naiknya diktator Jenderal Ne Win pada tahun 1962. Sikap pemerintah Myanmar ini berbeda sekali ketika masih dikuasai oleh Presiden U Nu.
Konflik yang terjadi ini pun seringkali mencuat bahkan hingga hari ini dan mengakibatkan genosida besar-besaran.
Shofwan Al Banna Choiruzzad dalam “ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi, & Integrasi Ekonomi” (2015) mengatakan, kasus penindasan ini juga sebenarnya cukup menyulitkan bagi organisasi-organisasi kemanusiaan untuk mengidentifikasi korban-korban.
Namun menurut estimasi para pengamat, setidaknya ada 300 sampai 400 orang tewas dan lebih dari 300.000 orang terusir dari tempat tinggalnya sejak 2012-2014.
Pemicu Kerusuhan di Wilayah Rohingya
Menurut penuturan sumber resmi dari pemerintah Myanmar, kerusuhan yang terjadi di wilayah Rohingya ini dipicu dua kejadian. Kejadian pertama adalah pemerkosaan, perampokan dan pembunuhan seorang perempuan Buddha di Yanbye pada 28 Mei 2012 oleh tiga orang pemuda.
Kejadian kedua sendiri sebenarnya dipicu oleh kejadian pertama tadi, di mana 10 orang muslim dibunuh di dalam bus daerah Taungup pada 3 Juni 2012.
Peristiwa itu menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak dan dengan cepat menyebar di Sittwe, Maungtaw, dan Buthidaung.
Peristiwa genosida terhadap etnis Rohingya ini pun diperparah dengan sikap aparat pemerintah yang justru ikut dalam penyerangan terhadap orang-orang Rohingya.
Konflik yang terjadi menjadi semakin rumit. Jika pada awalnya konflik yang terjadi bersifat horizontal, justru menjadi dan bertambah menjadi konflik vertikal ketika pemerintah ikut dalam konflik tersebut.
Baca Juga: Misteri Kematian Hitler, Benarkah Wafat di Indonesia saat Menyamar Jadi Dokter?
Sejarah Manusia Perahu Etnis Rohingya
Santhos Wachjoe Prijambodo dalam “Bunga Rampai Hukum Dan Filsafat Indonesia” (2019) mengatakan, para pengungsi etnis Rohingnya yang melakukan pelarian disebut sebagai manusia perahu.
Julukan ini diberikan mengingat jalan pelarian mereka dari negara asal adalah menggunakan kapal-kapal kecil yang tidak semestinya dijadikan sebagai pelayaran jangka lama dan jauh.
Tak hanya itu, jumlah penumpang dari kapal-kapal kecil tersebut juga bisa dibilang “overload” atau melebihi kapasitas yang seharusnya dapat ditampung dalam kapal tersebut.
Jika kita telisik dari kacamata hukum terutama Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, tentunya Indonesia mempunyai hak menolak menerima dan menampung “manusia perahu” tersebut.
Namun, jika melihat dari sisi kemanusiaan, hukum tersebut tak bisa dilihat secara kaku dan menolak mutlak kehadiran “manusia perahu” tersebut.
Apalagi jika kita melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tentu memberikan penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya ini adalah sebuah kewajiban.
Namun, di sisi yang lain sudah sepatutnya dunia internasional segera memberikan kepastian hak bagi orang-orang Rohingya ini sendiri. Mengingat kasus yang terjadi ini sudah berlangsung puluhan tahun lamanya.
Para pengungsi Rohingya yang sudah mendapatkan penampungan di Aceh pun sudah sepatutnya menghargai hukum yang berlaku di Aceh. Tak hanya itu, keadaan ini juga sudah sepatutnya diperhatikan bagi para pengungsi Rohingya dan tidak menjadikan sebagai ajang kesempatan untuk kabur dari wilayah pengungsian yang telah disediakan. (Azi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
