harapanrakyat.com,- Aktivis Rumah Perempuan dan Anak Kota Banjar, Jawa Barat, Ritahul Hasanah merespon soal adanya kasus dugaan kekerasan orang tua terhadap seorang anak, yakni AL.
Ia mengaku miris mendengar adanya kasus kekerasan anak yang menimpa AL tersebut.
Menurutnya kejadian itu menjadi tamparan keras bagi pemerintah kota dalam komitmennya memberikan perlindungan terhadap anak.
Terlebih lagi pada bulan ini merupakan momentum hari anak sedunia yang berlangsung setiap 20 November. Padahal, seharusnya anak-anak bisa bersuara menyongsong masa depan mereka.
“Ini menjadi tamparan keras untuk pemkot Banjar, apalagi bulan ini momentum hari anak sedunia yang seharusnya anak-anak bersuara dan menata ulang masa depan mereka,” katanya, Jumat (24/11/2023).
Komitmen Pemkot Dipertanyakan
Ia menilai, dengan adanya penambahan kasus kekerasan anak tersebut menjadikan predikat Kota Banjar sebagai kota layak anak tercoreng.
Kejadian tersebut juga menurutnya bisa menjadi cerminan bahwa Kota Banjar belum berkomitmen penuh dalam upaya melindungi anak-anak sebagai generasi masa depan.
“Kota Banjar sebagai kota layak anak sekarang tercoreng bahkan menjadi buram. Peristiwa ini mencerminkan bahwa Kota Banjar yang menyeramkan atau tidak ramah terhadap anak,” katanya.
Aktivis dan Pengamat Kebijakan Publik Kota Banjar Awal Muzaki menambahkan, dengan adanya kasus tersebut menandakan edukasi dan sosialisasi Pemkot selama ini belum berjalan maksimal.
Menurutnya, perlu kerjasama lintas sektoral dengan menggandeng berbagai pihak untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Salah satu pendekatannya dengan jemput bola sampai tingkat bawah atau RT.
Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah kota untuk melakukan evaluasi dan lebih menggencarkan lagi edukasi tentang pendidikan terhadap anak kepada masyarakat. Hal itu agar kejadian ini tidak terus terulang.
“Nah ini harus menjadi evaluasi. Jangan-jangan pemkot ini tidak bekerja dengan baik, sebab kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banjar ini seringkali terjadi,” katanya.
“Saya berharap pemkot bisa lebih proaktif melakukan edukasi agar kasus serupa tidak terjadi di kemudian hari. Terlebih posisi pemkot sebagai kota layak anak, rasa-rasanya hal ini timpang dengan kondisi di lapangan,” ujarnya menambahkan. (Muhlisin/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)
