harapanrakyat.com,- Tanggal 19 Oktober 1999 menjadi sejarah bagi Indonesia. Mengingat setelah puluhan tahun bergabung menjadi salah satu provinsi, akhirnya Timor Timur lepas dari Indonesia.
Tentu, lepasnya Timor Timur ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintahan BJ. Habibie waktu itu. Banyak pihak yang menilai karena kepemimpinan Habibie yang lemah membuat Timor Timur lepas.
Merangkum dari berbagai sumber, tulisan ini merangkum tentang sejarah awal bergabung hingga referendum kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia.
Timor Timur Lepas dari Indonesia 19 Oktober 1999
Sejarah Awal Timor Timur
Marfauzi dalam buku berjudul “Seri Negara Asean: Timor Leste” (2021), bahwa wilayah Timor Timur pada awalnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate. Berdasarkan catatan sejarah, wilayah Kesultanan Ternate membentang hingga mencapai Pulau Timor.
Pada masa pemerintahan Sultan Baab Mashur Malamo (1275-1277), wilayah Kesultanan Ternate sangat luas, membentang dari Mindanao (Filipina) hingga wilayah Manggarai, Flores. Kala itu Pulau Timor terdapat beberapa kerajaan kecil yang beraliansi dengan Kesultanan Ternate.
Baca Juga: Sejarah Awal Perjudian di Indonesia, dari Zaman Belanda hingga Indonesia Merdeka
Pada tahun 1515, bangsa Portugis berhasil berlabuh di daerah Oecusse, Pulau Timor. Kedatangan Portugis membuat terjadinya perang antara Kesultanan Ternate dengan Portugis pada tahun 1522.
Peperangan pun dimenangkan oleh Kesultanan Ternate membuat Portugis harus pergi menuju arah Timur dan menduduki Pulau Timor bagian Timur.
Portugis menganggap bahwa wilayah Timur Pulau Timor merupakan wilayah tanpa penguasa, sehingga secara sepihak mereka menyatakan wilayah tersebut sebagai wilayahnya.
Invasi Belanda ke Pulau Timur Indonesia
Ketika invasi Belanda ke pulau-pulau Timur Indonesia membuat Kesultanan Ternate tidak fokus dalam mengurusi Pulau Timor.
Pada masa kolonial, Pulau Timor pun menjadi perebutan antara Belanda dan Portugis. Inilah yang membuat mereka bersepakat untuk membagi dua wilayah tersebut.
Portugis menguasai bagian Timur, sedangkan Belanda menguasai bagian Barat. Portugis kemudian menamai wilayah ini dengan sebutan Timor Portugis.
Pada masa penjajahan Portugis, kekayaan Pulau Timor dikeruk habis. Bahkan, Cendana putih yang menjadi komoditi di daerah itu hampir punah. Tak hanya itu, rakyat juga dibebankan pajak yang berat dan dipaksa menanam kopi.
Pada masa itu Pulau Timor sangatlah menderita. Karena tak hanya beban pajak yang besar, mereka juga tidak mendapatkan pembangunan fasilitas yang layak.
Ketika Jepang menginvasi kawasan Hindia Belanda, wilayah Timor Portugis ini juga menjadi salah satu wilayah yang Jepang kuasai. Meskipun Portugis berjuang keras mempertahankan wilayahnya ini, namun Jepang berhasil menguasainya.
Baca Juga: Sejarah Petisi Soetardjo, Protes Kaum Bumiputera yang Didukung Volksraad
Bergabungnya Timor Timur dengan Indonesia
Khairul Ikhwan Damanik dkk, dalam buku berjudul “Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia” (2010), proses bergabungnya Timor Timur bermula sejak 25 April 1974, saat angkatan bersenjata Portugis pimpinan Jenderal Antonio de Spinola menggulingkan pemerintahan Caetano.
Peristiwa ini sekaligus membebaskan rakyat di Portugis, termasuk wilayah pendudukan seperti Timor Timur. Peristiwa yang terjadi itu kemudian disebut dengan Revolusi Bunga.
Dengan peristiwa yang terjadi di Portugis membuat wilayah tanah jajahannya mengalami masa-masa kekosongan kekuasaan. Situasi di wilayah Timor Timur pun menjadi kacau. Setiap fraksi partai politik memiliki tujuannya masing-masing.
Setidaknya terdapat lima partai yang memiliki tujuan tersendiri, seperti Partai Uniao Democratica Timorense (UDT) yang secara garis besar ingin bergabung ke Portugis,
Kemudian, Partai Associacao Social Democratica Timorense (ASDT) yang ingin mendirikan negara sendiri.
Sedangkan tiga partai lainnya yaitu Associacao Integracao de Timor Indonesia (AITI), Klibur Oan Timor Aswain (KOTA), dan Partido Trabalhista atau Partai Buruh ingin agar wilayah tersebut bergabung dengan Indonesia.
Deklarasi Balibo
Kelompok-kelompok yang mendukung integrasi dengan Indonesia ini kemudian mendeklarasikan diri yang dikenal dengan Deklarasi Balibo pada 30 November 1975.
Konflik antara pihak yang ingin berintegrasi dengan Indonesia dan sebaliknya semakin runcing. Alhasil, tepat pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan Indonesia mendarat di wilayah Timor Timur.
Operasi militer yang dilakukan berhasil mengambil kendali wilayah Dili dan menggulingkan pemerintahan Fretilin yang berkuasa.
Baca Juga: Dominasi Sayap Kiri dalam Militer, Penyebab Lahirnya DI/TII di Jawa Barat?
Pasca pengambilalihan oleh Pemerintah Indonesia, kemudian mengangkat Arnaldo dos Reis Araujo dan Francisco Xavier Lopes da Cruz sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Timor Timur.
Wilayah ini kemudian berganti nama menjadi Timor Timur berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1976 dan menyatakan sebagai nama provinsi ke-27 Indonesia.
Penguasaan Indonesia terhadap Timor Timur sebenarnya cukup menimbulkan banyak konflik. Apalagi wilayah Timor Timur pada awalnya merupakan wilayah jajahan Portugis, dan bukan wilayah Belanda.
Namun, menurut Presiden Soeharto, wilayah Timor Timur ini dianggap sebagai kembalinya anak yang hilang ke pangkuan ibu pertiwi. Apalagi jika menelisik lebih jauh, wilayah ini merupakan wilayah dari Kesultanan Ternate.
Referendum Kemerdekaan Timor Timur
Tanggal 19 Oktober (hari ini) mungkin menjadi momen bersejarah yang kelam bagi bangsa Indonesia. Wilayah yang pernah menjadi bagian dari provinsi di NKRI, Timor Timur lepas dari Indonesia.
Tepat 24 tahun lalu, referendum kemerdekaan Timor Timur resmi mendapat persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sidang Umum berdasarkan Ketetapan Nomor V/MPR/1999.
Baca Juga: Sejarah Konferensi Meja Bundar, Akhiri Konflik Indonesia dan Belanda
Kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia tidak bisa lepas dari kejatuhan Presiden Soeharto dan naiknya Presiden BJ Habibie sebagai Presiden Indonesia yang ketiga.
Cordula Maria Rien Kuntari dkk, dalam buku “Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan” (2008). Tak seorang pun menyangka, Presiden BJ Habibie yang baru mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Presiden Soeharto setelah lengser dari kursi kepresidenan RI tanggal 21 Mei 1998, mengawali tahun 1999 dengan melepaskan Timor Timur.
Referendum yang terjadi ini memang sesuatu yang tak bisa terelakkan. Mengingat di bawah pemerintahan Presiden Soeharto selama 24 tahun memang tidak mampu menuntaskan permasalahan Timor Timur.
Bahkan, isu ini pun sering mempermalukan Indonesia dalam perpolitikan dunia Internasional. Seringkali isu terkait pelanggaran HAM menjadi saran untuk mendesak Indonesia di mata internasional.
Sebenarnya referendum kemerdekaan Timor Timur ini dilaksanakan dengan dua pilihan, yakni menerima atau menolak bentuk otonomi khusus yang ditawarkan pihak Indonesia.
Sebanyak 78,5 persen suara dari rakyat Timor Timur menolak usulan otonomi khusus tersebut.
Pada tanggal 30 Agustus 2001, akhirnya rakyat Timor Timur mengadakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen. Timor Leste kemudian menyatakan kemerdekaan dan menandai pemberlakukan Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002.
Setelah Timor Timur lepas dari Indonesia dan berganti nama menjadi Timor Leste, segala hal yang berkaitan dengan Indonesia mulai berubah. Termasuk penggunaan mata uang hingga bahasa. (Azi/R3/HR-Online/Editor: Eva)
