harapanrakyat.com,- Baru-baru ini, Guntur Soekarnoputra, abang dari Megawati Soekarnoputri, mengusulkan agar Presiden Jokowi menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP. Usulan ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan diskusi mengenai masa depan PDIP dan kepemimpinan politik di Indonesia.
Guntur Soekarnoputra, dalam opininya yang dimuat di Harian Kompas pada Sabtu 30 September 2023, mengemukakan alasan-alasan penting mengapa Jokowi seharusnya menjadi Ketua Umum PDIP. Salah satu alasan utama adalah pengalaman dan pemikiran yang dimiliki Jokowi, yang masih sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia.
Dalam sepanjang karir politiknya, Jokowi telah menjabat sebagai Wali Kota Solo selama sepuluh tahun, Gubernur DKI Jakarta selama dua tahun lebih, dan Presiden RI selama sepuluh tahun, yang total mencapai 22 tahun berada di pemerintahan. Dalam periode ini, Jokowi telah konsisten melaksanakan ide-ide Bung Karno, pendiri Indonesia, yang membuatnya menjadi anak ideologis Bung Karno.
Namun, usulan untuk menggantikan Megawati dengan Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP membutuhkan proses yang demokratis. Guntur Soekarnoputra menyatakan bahwa hal ini dapat dicapai melalui suatu kongres luar biasa yang benar-benar demokratis. Dalam hal ini, Megawati bisa menjadi ketua dewan pembina, dengan hak prerogatif seperti sebelumnya. Namun, pertanyaannya adalah, apakah Megawati, Jokowi, dan partai mau?
Baca juga: PDIP Kenalkan Mobil Bioskop Keliling untuk Edukasi, Hiburan, dan Sosialisasi Pancasila
Respon PDIP Terkait Usul Guntur Soekarnoputra
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menerima usulan dari Guntur Soekarnoputra sebagai sebuah gagasan. Namun, dia menekankan bahwa saat ini fokus PDIP adalah memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV.
Kongres ke-VI PDIP baru akan digelar pada tahun 2025. Dalam kongres tersebut, keputusan ada di tangan anggota partai, yang akan mendengarkan suara utusan dari tingkat yang paling bawah. Oleh karena itu, mekanisme penggantian kepemimpinan PDIP harus melibatkan semua anggota partai dengan cara yang demokratis.
Sebelumnya, Guntur Soekarnoputra juga mengusulkan agar PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) bukan Puan Maharani. Meskipun PDIP sempat memperkuat elektabilitas Puan Maharani sebagai Capres, Guntur lebih memilih Ganjar. Ia berpendapat bahwa sosok presiden tidak harus keturunan Bung Karno, ayahnya. Yang lebih penting adalah memiliki basis massa yang kuat.
Puan Maharani menanggapi hal ini dengan bijaksana, menegaskan bahwa keputusan tentang Capres PDIP ditentukan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Usulan Guntur Soekarnoputra untuk menggantikan Megawati dengan Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP dan usulannya terkait Capres PDIP menunjukkan dinamika dalam politik Indonesia. (R8/HR Online/Editor Jujang)
