harapanrakyat.com – Buntut pembatalan agenda diskusi Bacapres Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung, DPD PKS Jawa Barat angkat bicara.
Ketua DPD PKS Jawa Barat, Haru Suandharu menyayangkan pembatalan agenda bersama Anies Baswedan tersebut.
Haru menilai pembatalan agenda Anies Baswedan di GIM oleh Pemprov Jabar itu terkesan mendadak yakni sehari sebelum acara. Menurutnya, ini terkesan tidak etis dan bisa mengarah pada sentimen politik.
Baca Juga : Pemprov Jawa Barat Angkat Bicara Soal Larangan Gedung Indonesia Menggugat
“Kalau memang gedung milik pemerintah dan tidak boleh dipakai, seharusnya dari awal tidak boleh. Kan gitu ya, makanya harus jelas, supaya gak lari ke mana-mana nanti, sentimen politik atau apa,” kata Harus melalui sambungan telepon, Selasa (10/10/2023).
Haru menginginkan adanya sikap adil dari Pemprov Jabar untuk memberlakukan hal yang sama terhadap kegiatan politik lain di gedung pemerintah.
“Harusnya sedari awal jika ada partai politik atau relawan manapun yang ingin menggunakan fasilitas milik pemerintah, ya sudah katakan saja tidak boleh,” katanya.
Larangan Diskusi Politik Anies Baswedan di GIM, Pj Gubernur Jawa Barat Klarifikasi
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan, Pemprov Jabar tidak memperbolehkan kegiatan politik menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah.
Akan tetapi, kata Bey, Pemprov Jabar sangat mendukung apabila gedung fasilitas milik pemerintah itu untuk kebebasan berpendapat atau berdiskusi. Apalagi, pelaksanaannya di ruang publik.
Baca Juga : Pemprov Jawa Barat Tegur Penyelenggara Aktivitas Politik di Fasilitas Pemerintah
Bey mengatakan, larangan tersebut selaras dengan imbauan dari KPU RI Nomor 766/PL.01.6-SD/05/2023. Pemprov Jabar kemudian berencana mengundang Bawaslu dan KPU membahas daftar gedung mana saja yang boleh dan tidak boleh untuk kegiatan politik.
“Kami secara transparan akan mengumumkan gedung (milik pemerintah) mana saja yang boleh dan tidak boleh. Paling lama minggu depan sudah ada surat edaran,” ungkapnya.
Sebagai informasi, satu hari sebelum kegiatan Rakor Change Indonesia yang pada 8 Oktober 2023, pihak UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jabar mendapati sejumlah alat peraga kampanye terpasang di GIM itu.
Alat peraga kampanye itu pun menegaskan pesan dukungan terhadap salah satu bakal calon presiden dan wakil presiden. Dalam rakor tersebut dihadiri oleh Bacapres Anies Baswedan. (Revi/R13/HR Online/Editor-Ecep)
, Kota Bandung, DPD PKS Jawa Barat, angkat bicara.){kind=link}