harapanrakyat.com – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mencatat beberapa instruksi Presiden Joko Widodo mengenai integrasi transportasi publik. Presiden menyampaikan instruksi tersebut dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Rabu (27/9/2023).
Rapat terbatas tersebut, kata Bey, salah satunya membahas mengenai integrasi transportasi publik. Presiden menyampaikan keinginannya agar Jawa Barat segera mengintegrasikan Kereta Cepat Whoosh dengan kereta feeder dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Hal itu untuk mempermudah akses masyarakat.
Menurut Bey, Kereta Cepat Whoosh sudah terintegrasi dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Kota Bandung menggunakan kereta feeder. Presiden juga menginginkan titik lain seperti Stasiun Tegalluar segera memiliki kereta feeder yang terhubung dengan Kota Bandung atau tujuan sekitarnya.
Baca Juga : Kereta Cepat Whoosh Transportasi Ramah Lingkungan di Jawa Barat
“Kita tahu (Kereta Cepat Whoosh) sudah terintegrasi dari (Stasiun) Padalarang menuju Stasiun Kota Bandung menggunakan kereta feeder. Titik lainnya seperti (Stasiun) Tegalluar juga segera ada kereta feeder ke Kota Bandung atau tujuan sekitarnya,” ujar Bey.
Selain itu, lanjut Bey, Presiden juga meminta Jawa Barat untuk segera mengkaji rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang akan mengintegrasikan wilayah Bandung selatan dengan utara. Tentunya, Bey menegaskan, tujuannya mengurai kemacetan.
“Harus segera dilakukan transportasi publik yang berbeda (LRT), jadi benar-benar baru tidak hanya mengandalkan yang sudah ada,” kata Bey.
Untuk itu, Bey segera bertemu dengan Kementerian Perhubungan untuk menggali lebih detail LRT agar kajiannya tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ajakan Menggunakan Transportasi Publik di Jawa Barat
Bey menuturkan, sosialisasi transformasi penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik perlu terus pihaknya lakukan. Presiden menekankan pentingnya integrasi semua moda transportasi untuk memfasilitasi perpindahan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Baca Juga : KCJB Tingkatkan Perekonomian Jawa Barat
Bey juga menjelaskan bahwa Presiden menyoroti besarnya kerugian ekonomi akibat kemacetan di kota metropolitan seperti Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung Raya.
“Kerugian tersebut mencapai Rp 65 triliun untuk Jakarta, Rp 100 triliun untuk Jabodetabek, dan sekitar Rp 12 triliun untuk daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu, Presiden mengingatkan perlunya inovasi khusus dalam pembangunan dan integrasi transportasi publik guna mengatasi masalah kemacetan tersebut,” kata Bey. (Ecep/R13/HR Online)
