harapanrakyat.com – Elemen masyarakat Kabupaten Purwakarta mendesak Penjabat Benni Irwan mampu menangani persoalan krusial di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Salah satu persoalan krusial tersebut yakni mengenai penertiban tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purwakarta.
Ketua Posko Perjuangan Rakyat Kabupaten Purwakarta Sutisna Sonjaya mengatakan, terdapat tiga persoalan utama yang perlu pembenahan. Di antaranya penertiban aset daerah, dugaan keterlibatan aparatur sipil dalam politik praktis, dan dugaan indikasi penitipan anggaran.
“Sebagai Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan mendapati tiga persoalan krusial yang harus segera mendapat perhatian. Persoalan-persoalan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan,” ungkap Sutisna dalam keterangan resminya, Jumat (22/9/2023).
Baca Juga : Enam Penjabat Kepala Daerah di Jawa Barat Segera Dilantik
Terkait aset daerah, Sutisna menduga saat ini masih ada sejumlah aset daerah di Purwakarta dalam penguasaan pihak tertentu. Terlebih pihak-pihak yang menguasai aset daerah itu sudah tidak lagi terikat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Penguasaan aset daerah yang tidak sesuai dengan aturan, kata Sutisna, dapat berdampak negatif pada pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, lanjut Sutisna, Benni Irwan harus segera melakukan inventarisasi aset daerah dan memastikan penggunaan aset tersebut untuk kepentingan publik.
Kemudian, kata Sutisna, persoalan krusial lainnya di Purwakarta adalah dugaan keterlibatan sejumlah aparatur dalam kegiatan politik praktis. Ini menciptakan keraguan terhadap profesionalitas dan netralitas aparatur dalam menjalankan tugas aparatur.
“Pj Bupati Purwakarta harus menegakkan disiplin dan ketaatan para aparatur terhadap kode etik dan moral mereka,” tuturnya.
Tantangan persoalan krusial lainnya yang dihadapi Pj Bupati Purwakarta, lanjut Sutisna, yakni dugaan adanya indikasi penitipan anggaran pada RAPBD 2024 oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu. Sutisna mendesak Benni Irwan segera mengantisipasi dugaan tersebut dengan memastikan anggaran dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip anggaran yang benar.
Upaya Konkret Tangani Persoalan Krusial di Purwakarta
Untuk mengatasi berbagai persoalan krusial di Purwakarta ini, kata Sutisna, Benni Irwan harus mengambil langkah-langkah konkret. Di antaranya menginventarisasi dan pengembalian aset daerah. Kemudian menjaga netralitas aparatur serta melakukan evaluasi RAPBD 2024 Kabupaten Purwakarta.
Baca Juga : DPRD Jawa Barat Dorong Pusat Cabut Moratorium Daerah Otonomi Baru
“Pj Bupati Purwakarta harus segera menginventarisir dan menarik kembali aset-aset daerah yang dimanfaatkan secara tidak sah. Hal ini akan memastikan penggunaan aset tersebut untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi,” ucapnya.
Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa aparatur pemerintahan, termasuk ASN, kepala desa, dan perangkat desa, tetap netral dalam kegiatan politik praktis. Hal ini akan membantu menjaga integritas pemerintahan daerah.
“Kemudian Pj Bupati Purwakarta juga harus melakukan evaluasi mendalam terhadap nomenklatur RAPBD 2024. Hal itu untuk memastikan bahwa anggaran tidak ada penyalahgunaan anggaran. Itulah beberapa tantangan persoalan krusial yang harus mendapat perhatian Pj Bupati Purwakarta,” ungkap Sutisna. (Ecep/R13/HR Online)
