harapanrakyat.com – Pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat, terus melakukan upaya maksimal mengendalikan harga beras. Salah satunya dengan menggenjot bantuan pangan kepada masyarakat.
Dalam pemantauan terbaru Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, harga beras mulai menunjukkan stabilitas. Hingga akhir pekan ketiga September 2023, harga rata-rata beras mencapai Rp 11.483 per kilogram.
Namun, beberapa daerah masih mengalami kenaikan harga beras, terutama Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.
Baca Juga : Pemkot Bandung Beberkan Alasan Perpanjang Darurat Sampah
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengungkapkan, sejak pemberian bantuan pangan, harga beras secara bertahap terkendali. Meskipun belum sepenuhnya kembali ke tingkat harga normal.
Ia menegaskan, bantuan cadangan pangan (BCP) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di Bogor, telah memberikan dampak positif. Hingga 24 September 2023, kata Bey, bantuan cadangan pangan sudah mencapai 54 persen distribusi. Bahkan, tiga daerah sudah mencapai 100 persen, yaitu Kota Banjar, Kota Cirebon, dan Kota Sukabumi.
Pemprov Jabar, lanjut Bey, bersama Bulog dan PT Pos Indonesia terus berupaya mempercepat penyaluran BCP ke berbagai daerah. Ia mengharapkan, sebelum 30 September 2023 penyaluran dapat mencapai 100 persen di seluruh daerah di Jawa Barat. Sehingga, harga beras di Jawa Barat dapat sepenuhnya terkendali.
Selain Kendalikan Harga Beras, GPM Berperan Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
DKPP Jawa Barat saat ini mengajukan anggaran tambahan untuk program Gelar Pangan Murah (GPM) dalam APBD Perubahan 2023.
Kepala DKPP Jabar, Arifin Soedjayana, menjelaskan bahwa GPM bertujuan untuk mengantisipasi kelangkaan pangan akibat dampak El Nino dan juga membantu mengendalikan inflasi. Program GPM direncanakan akan berlangsung hingga akhir Desember 2023, dengan anggaran yang diajukan mencapai Rp 1,8 miliar sebagai antisipasi terhadap El Nino.
Selain mengendalikan harga beras, kata Arifin, program GPM juga berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Program ini, lanjutnya, akan berjalan sebanyak 87 kali dari APBN, APBD 2023, hingga Bank Indonesia.
“Hingga saat ini, DKPP Jabar telah menggelar program GPM sebanyak 62 kali di berbagai titik, dengan fokus pada daerah-daerah yang memiliki indeks harga konsumen tinggi dan daya beli rendah,” ungkapnya.
Baca Juga : Stabilkan Harga Pangan, Pemprov Jawa Barat Segera Gelar Operasi Pasar
Selain GPM, kata Arifin, DKPP Jabar juga memiliki program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Hingga Agustus 2023, stok CPPD mencapai 1.399,138 ton, dan terdapat rencana pembelian tambahan sebanyak 762 ton pada tahun 2023.
Dengan dukungan anggaran sekitar Rp 105 juta dalam APBD Perubahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya mengendalikan harga pangan untuk kepentingan masyarakat.
Arifin menegaskan, Pemerintah pusat dan Pemprov Jabar terus menunjukkan komitmen tinggi dalam mengendalikan harga beras serta menjaga stabilitas pangan.
“Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan masyarakat Jawa Barat dapat mengakses beras dengan harga yang terjangkau,” tuturnya. (Ecep/R13/HR Online)
