harapanrakyat.com,- Dalam dunia yang semakin terguncang oleh dampak perubahan iklim, Indonesia telah menunjukkan komitmen tinggi untuk menurunkan emisi dan bergerak menuju energi bersih.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah berbicara di Berlin Global Dialogue (BGD) tahun 2023. Ini merupakan forum diskusi global yang membahas isu-isu energi, perubahan iklim, dan peluang pembiayaannya.
Pada acara yang berlangsung di Ibu Kota Republik Federal Jerman, Jumat (29/9/2023 itu, Menkeu Sri Mulyani memaparkan perlu adanya dukungan menuju energi bersih. Dalam konteks ini, dukungan yang dibutuhkan adalah dalam bentuk pendanaan dari berbagai sumber untuk mendukung transisi energi bersih di Indonesia.
Baca juga: Presiden Jokowi Luncurkan Bursa Karbon Indonesia, Langkah Nyata Hadapi Krisis Iklim
Komitmen Indonesia terhadap Energi Bersih
Menkeu Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah Indonesia, dengan kapasitas fiskal yang sehat, telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung transisi energi bersih di dalam negeri. Upaya ini mencakup regulasi dan dukungan fiskal yang bertujuan untuk mendorong sektor energi hijau.
“Salah satu langkah penting yang pemerintah ambil adalah memperkenalkan pasar karbon pada September 2023. Hal ini menjadi bukti komitmen nyata Indonesia dalam mengurangi emisi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Sri Mulyani.
Pendanaan
Untuk mencapai target penurunan emisi di sektor energi, Indonesia membutuhkan pendanaan sekitar Rp3.500 triliun atau sekitar USD246 miliar. Meskipun pemerintah telah berupaya secara proaktif, dukungan pendanaan dari sumber internasional dan swasta masih sangat dibutuhkan.
Penting untuk memastikan bahwa transisi energi ini tidak hanya memenuhi aspek adil dan terjangkau bagi semua pihak, tetapi juga memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Peran dalam Forum Internasional
Menkeu Sri Mulyani tidak hanya berbicara di BGD, tetapi juga telah memperkenalkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform dalam forum G20 tahun sebelumnya. Ini merupakan inisiatif blended finance yang bertujuan untuk mendukung transisi energi bersih di Indonesia.
Selain itu, Indonesia sebagai ASEAN Chairman tahun 2023 telah mengeluarkan ASEAN Green Taxonomy versi 2. Yang mengakui, pentingnya menghentikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebagai jenis investasi hijau.
Tantangan yang Dihadapi
Indonesia telah mendapatkan komitmen pendanaan internasional, seperti dari Climate Investment Fund (CIF) sebesar USD 500 juta. Kemudian, dari Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar USD 20 miliar. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk merealisasikan pendanaan ini sepenuhnya. Mendorong dan memastikan komitmen ini terealisasi akan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya transisi energi bersih di Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memegang peran yang krusial dalam mendorong transisi energi bersih di Indonesia. Dengan komitmen pemerintah, upaya regulasi, dan dukungan internasional serta swasta, Indonesia berada di jalur yang tepat menuju energi bersih. Transisi ini tidak hanya akan memungkinkan negara ini menjadi contoh keberhasilan global dalam perubahan energi hijau, tetapi juga akan memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (R8/HR Online/Editor Jujang)
