harapanrakyat.com,- Ganjar Pranowo, bakal calon Presiden dari PDI Perjuangan, mengulas tentang konflik agraria yang sedang marak di Indonesia, khususnya di Rempang, Kepulauan Riau.
Hal itu terkemuka saat Ganjar memberikan kuliah umum kebangsaan di Kampus FISIP UI, Senin (18/9/2023).
Dalam diskusi dengan seorang panelis mahasiswi UI, Della Azzahra, Ganjar Pranowo berbicara tentang eskalasi konflik agraria. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan peningkatan jumlah kasus konflik agraria dari 212 kasus pada tahun 2022 menjadi 2017 kasus pada tahun 2021.
Ganjar Pranowo mengungkapkan pandangannya bahwa jumlah kasus konflik agraria sebenarnya lebih tinggi dari yang dicatat oleh KPA. “Saya kira angkanya lebih banyak lagi. Lebih banyak dari yang ditulis oleh media,” ujarnya seperti dikutip dari channel YouTube Televisi UI.
Baca juga: Soal Ganjar Pranowo Tampil dalam Tayangan Azan, KPI Angkat Suara
Konflik Agraria, Ganjar Pranowo Sebut Akibat Kurangnya Upaya Mitigasi
Ganjar menyoroti kurangnya upaya mitigasi yang berdampak pada munculnya konflik agraria. Selain itu, kurangnya penghargaan terhadap hak-hak warga juga dapat menjadi pemicu konflik agraria.
Selanjutnya, Ganjar berbagi pengalamannya dalam penyelesaian konflik agraria. Ia menyebut kasus proyek jalan tol di Jawa Tengah yang berhasil dimitigasi.
“Setelah masalahnya dimitigasi. Saya melakukan negosiasi dengan pihak terkait. Akhirnya, proyek jalan tol berhasil diubah jalurnya sehingga tidak melintasi pemukiman warga. Bayangkan kalau tanpa ada mitigasi dan jalan tol tetap lurus, pasti konflik agraria akan terjadi,” ujar mantan Gubernur Jateng ini.
Ia juga mengaitkan pengalaman tersebut dengan konflik agraria di Rempang, Kepulauan Riau. Menurutnya, upaya mitigasi yang tepat dapat mencegah konflik agraria di wilayah tersebut. “Kalau sejak awal sudah dimitigasi. Saya yakin konflik Rempang tidak akan terjadi,” ujarnya.
Selain mitigasi masalah konflik agraria, Ganjar Pranowo menyatakan hak milik tanah juga mutlak diperlukan guna meminimalisir masalah. Dia menyoroti pentingnya program sertifikasi tanah untuk mengatasi masalah kepemilikan tanah.
Di samping itu semua, Ganjar Pranowo menegaskan kunci kesuksesan program dan penanganan masalah agraria adalah peran aktor. Maksudnya, aktor tersebut adalah pimpinan yang menggerakan roda pemerintahan. “Kalau aktornya baik, saya yakin hasilnya pasti baik,” ungkapnya. (R8/HR Online/Editor Jujang)
