harapanrakyat.com,- Sebagai salah satu upaya menurunkan stunting, Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar kegiatan Rembuk Stunting, Jumat (25/8/2023) di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri dari berbagai unsur, mulai Pemerintahan, Forkopimda, perguruan tinggi dan juga organisasi masyarakat. Tidak hanya hadir secara langsung, peserta juga hadir secara virtual.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ciamis, Tatang mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rencana dalam menurunkan stunting di Ciamis.
Tidak hanya itu, kata dia, dalam kegiatan ini juga ada deklarasi tentang komitmen Pemda dalam upaya penurunan stunting yang terintegrasi.
“Jadi hasil pada kegiatan Rembuk Stunting ini jadi dasar gerakan dalam penurunan stunting di Kabupaten Ciamis. Lewat integrasi program atau juga kegiatan yang dilaksanakan OPD penanggung jawab layanan kemudian partisipasi masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Tangani Stunting di Jawa Barat Perlu Kolaborasi dan Inovasi
Sementara itu, Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra mengatakan, Kabupaten Ciamis akan menjadi kabupaten yang maju, mandiri dan sejahtera ketika didukung Sumber Daya Manusia (SDM).
Sedangkan, lanjut dia, yang menjadi isu dunia terkait sumber daya manusia (SDM) itu adalah permasalahan stunting.
“Jadi, Indonesia emas pada tahun 2045 akan kita dapat dan raih serta dapat terealisasi jika SDM kita itu terbebas dari stunting,” katanya.
Maka dari itu, kata Yana, kegiatan ini diharapkan bisa mematangkan komitmen masyarakat Ciamis dalam menurunkan angka stunting secara bersama-sama.
“Pemerintah pusat itu menargetkan pada tahun 2024 nanti angka untuk stunting bisa ditekan minimalnya itu pada angka 14 persen,” ucapnya.
Yana menambahkan, untuk mewujudkan hal itu, maka kegiatan Rembuk Stunting ini tidak hanya bisa dilaksanakan di tingkat kabupaten saja. Melainkan juga sampai ke tingkat desa.
“Pasalnya, ujung tombak dalam penurunan stunting itu di desa dan kecamatan. Maka dari itu Rembuk Stunting ini harus juga digelar di tingkat desa dan kecamatan,” pungkasnya. (Ferry/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
.){kind=link}