harapanrakyat.com,- Mashudi menjadi Gubernur Jawa Barat ke-7 yang terkenal sangat anti pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Berdasarkan sejumlah catatan sejarah, Mashudi menjabat Gubernur Jabar sejak 6 Februari 1960 sampai 14 Februari 1970.
Sepuluh tahun penuh ia memimpin Provinsi Jabar dengan penuh persoalan. Betapa tidak menyulitkan tugas pemimpin daerah, belum genap lima tahun bekerja Mashudi sudah dihadapkan dengan peristiwa G30S 1965.
Selama menjabat gubernur di tahun itu, pria kelahiran Cibatu, Garut tanggal 11 September 1919 ini sangat menjaga rakyatnya supaya tidak terkena fitnah PKI.
Mashudi yang juga mantan tentara Angkatan Darat menghimbau agar masyarakat Jawa Barat harus menghindari segala unsur yang melibatkan PKI di dalamnya.
Mantan perwira AD berpangkat Letjen TNI (Purn) tersebut, mengerahkan seluruh anak buahnya supaya mendata siapa saja orang di sekitar pemerintah yang terlibat dengan PKI.
Setelah semua terdata dengan lengkap, maka petugas catat harus melaporkan ke Koramil setempat untuk diamankan.
Tidak hanya anti pada apa saja yang berunsur PKI, Gubernur Mashudi juga sangat dendam pada organisasi partai berlambang palu dan arit itu. Pasalnya, mereka telah membunuh orang terdekatnya dengan keji, yakni perwira tinggi AD Jenderal Ahmad Yani.
Baca Juga: Kisah Egom, Hassan, dan Dirdja Berakhir di Tiang Gantungan Alun-Alun Ciamis
Mashudi, Gubernur Jawa Barat ke-7 Bersihkan Aparatur Daerah dari Unsur G30S
Guna merealisasikan ketertiban dan keamanan lingkungan pasca peristiwa G30S 1965 di Jawa Barat, Gubernur Mashudi membersihkan seluruh aparatur daerah dari unsur PKI.
Ia kemudian mengeluarkan Instruksi Gubernur Daerah Jawa Barat, No. 211/Staf/T.U/65 yang berisi perintah pengamanan dan pembersihan aparatur daerah dari unsur-unsur G30S.
Menurut Nina H. Lubis dalam “Tatar Sunda Diguncang Konflik Sosial Politik” yang terbit di buku “Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian II: Konflik Lokal” (2012), bahwa kebijakan ini dikeluarkan langsung oleh Gubernur Mashudi tanggal 2 November 1965.
Melalui kebijakan tersebut, ia leluasa “menyapu bersih” orang-orang komunis dalam pemerintahan daerah Jawa Barat.
Semua yang terlibat PKI dibuat hancur oleh Gubernur Mashudi. Sehingga tak heran jika Mashudi adalah pemimpin Jawa Barat yang paling ditakuti oleh orang-orang PKI di tanah Pasundan.
Mashudi ingin Jawa Barat aman, tidak banyak korban akibat peristiwa politik yang terjadi pada malam 1965.
Baca Juga: Profil Daeng Kanduruan Ardiwinata, Sastrawan Sunda Berdarah Bugis Pendiri Paguyuban Pasundan
Gubernur Jawa Barat ke-7 ini rupanya begitu bijaksana. Di sisi lain ingin membalaskan dendam Jenderal Ahmad Yani. Dan ia juga ingin memberikan kesan aman rakyatnya.
Ia tidak mau peristiwa pembunuhan massal yang terjadi di beberapa daerah Jawa dan Bali menimpa Jawa Barat. Maka dari itu, langkah awal yang ia harus lakukan adalah membersihkan PKI.
Membubarkan PKI di Jawa Barat
Tidak hanya membersihkan unsur G30S di kalangan aparatur daerah saja, Gubernur Mashudi juga membubarkan PKI di seluruh daerah Jawa Barat.
Lelaki berkacamata tebal ini menugaskan Pangdam Siliwangi, Mayjen Ibrahim Adjie, untuk menghancurkan PKI di Tanah Pasundan.
Perintah ini pun langsung dilaksanakan oleh Ibrahim. Pertama-tama yang Pangdam Siliwangi lakukan yaitu menangkap beberapa gembong PKI yang ada di kota-kota besar Jawa Barat. Salah satunya di Bandung.
Sebagaimana operasi militer dalam pengamanan orang-orang kiri tahun 1966, Pangdam Siliwangi pun melakukan hal yang sama terhadap mereka.
Jika ada informasi dari penduduk sekitar mengenai keberadaan PKI di Jawa Barat, tidak perlu waktu lama militer akan segera mengamankan mereka. Hal ini untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di Jawa Barat.
Baca Juga: Cerita PKI Kalah Pemilu di Ciamis, Bikin DN Aidit Kesal
Karena Gubernur Mashudi tidak ingin rakyat Jawa Barat menjadi korban perang saudara. Sebagaimana yang terjadi di Jawa dan Bali, orang-orang yang punya dendam pada PKI membantai habis orang-orang kiri, meskipun mereka tak bersalah.
Pernah Jadi Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka ke-3
Dalam perjalanan karir, Gubernur Jawa Barat ke-7 ini ternyata tidak hanya berhenti jadi gubernur saja. Tetapi ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka ke-3 di Indonesia.
Menurut sertifikat jabatan kepramukaan, Mashudi pernah jadi Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka ke-3 terhitung sejak tanggal 18 Desember 1978-8 Mei 1993.
Sebagaimana seorang pensiunan tentara, kebijakan Mashudi dalam Gerakan Pramuka Nasional cenderung tegas dan sangat menguji mental anggota.
Konon karena inilah Mashudi terpilih secara aklamasi oleh petinggi Pramuka Nasional. Semua sepakat satu suara memilih Mashudi sebagai Ketua Kwartir.
Harapan Mashudi menjadi ketua yakni bisa membawa gerakan Pramuka Nasional ke arah yang lebih baik lagi.
Selain itu, mereka juga ingin anggota Pramuka bisa menjadi unsur yang bermanfaat untuk masyarakat. Maka dari itu, perlu latihan yang keras dan kebijakan yang tegas layaknya pendidikan militer dari zaman ke zaman. (Erik/R3/HR-Online/Editor: Eva)
