harapanrakyat.com, – DI/TII merupakan kelompok separatis yang berkembang subur di wilayah Jawa Barat. Dari Garut, Tasikmalaya, sampai Ciamis adalah basis pertahanan paling kuat mereka selama perang revolusi berkecamuk di tanah Pasundan. Konon penyebab lahirnya DI/TII di Jawa Barat karena dominasi sayap kiri dalam militer. Benarkah demikian?
Pemimpin DI/TII adalah seorang Islam-Nasionalis bernama S.M. Kartosoewirjo. Pemuda yang pernah satu rumah belajar dengan Sukarno ini lahir di Cepu tanggal 7 Februari 1905. Ia memiliki pengalaman belajar di Sekolah Angka II, HIS, ELS, dan NIAS (Sekolah Dokter Jawa).
Namun sekolah kedokteran yang dijalani oleh Kartosoewiryo tidak sampai setahun. Ia kemudian dikeluarkan dari sekolah tersebut karena sering kedapatan berpolitik.
Hal ini membuat Kartosoewirjo semakin yakin jika jalan politik adalah arah paling benar untuk mengusir penjajah.
Baca Juga: Isu Keterlibatan Masyumi Garut dengan Gerombolan DI/TII yang Bikin Partai Bubar
Akibat peristiwa tersebut Kartosoewirjo bergabung ke dalam organisasi politik Jong Islamieten Bond. Dalam organisasi tersebut ia sangat kritis terhadap pemerintah kolonial. Karena aktifitas yang intens ini Kartosoewirjo kemudian didapuk menjadi ketua organisasi tersebut.
Selama berorganisasi di Jong Islamieten Kartosoewirjo terkenal sebagai pemuda anti komunis. Ia tidak menyetujui ideologi kiri yang saat itu dipimpin oleh teman satu atapnya, Semaoen.
Bahkan ia sempat menyatakan tegas di masa tuanya jika satu penyebab penting lahirnya DI/TII di Jawa Barat tidak lain sebagai bentuk penolakan terhadap komunis yang semakin mendominasi militer republik saat itu.
Penyebab Lahirnya DI/TII di Jawa Barat, Lantaran Kartosoewiryo Anti Komunis
Menurut Edi S Ekadjati dalam buku berjudul, “Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat” (1979), persetujuan Amir Syarifuddin terhadap perjanjian renville membuat Kartosoewirjo melemparkan sentiment pada militer republik sebagai kelompok yang pro-komunis.
Hal ini merupakan salah satu bentuk kemarahan Kartosoewirjo bersama pengikutnya karena kewalahan menghadapi tentara Sekutu di Jawa Barat. Saat itu Amir Sjarifuddin adalah menteri yang bertugas menjaga ketahanan republik. Ia adalah seorang komunis sejati, akibat hal ini keputusan militernya selalu erat dengan kolaborasi politik.
Pada tanggal 17 Januari 1948 misalnya, Perjanjian Renville yang sudah jelas merugikan pihak republik diteken oleh Amir Syarifuddin dan didukung tokoh nasional lainnya yang terdiri dari, Mr. Ali Sastroamidjoyo, Haji Agus Salim, Dr. Leimena, Mr. Latuharhary, dan Kol. T.B. Simatupang.
Adapun kerugian Perjanjian Renville antara lain yaitu melepaskan daerah Jawa Barat sebagai wilayah kekuasaan republik. Padahal selama ini daerah tersebut merupakan pusat penting pemerintahan yang bisa mengontrol seluruh kekuatan rakyat Indonesia.
Kaum Islam di Jawa Barat menolak Perjanjian Renville. Mereka tidak mau ikut hijrah (berpindah tempat menjauhi garis demarkasi Belanda) ke daerah Jawa (Yogyakarta). Kartosoewirjo kemudian menggerakkan kelompok tersebut ke dalam badan militer rakyat bernama pasukan Sabilillah/Hizbullah.
Sebelum berpisah dengan pasukan Siliwangi, Kartosoewirjo sempat berpesan untuk meninggalkan sejumlah persenjataan mereka untuk digunakan tentara Sabilillah dalam melawan Belanda.
Baca Juga: Kerusuhan Separatis di Ciamis, Wedana Manonjaya Tewas Dibunuh Gerombolan DI/TI
Namun, permintaan ini ditolak karena jumlah anggota tentara Kartosoewirjo tidak dapat menjamin kemenangan. Kekecewaan Kartosoewiryo karena permintaannya ditolak menjadi salah satu penyebab lahirnya DI/TII di Jawa Barat.
Militer Republik yang Dipimpin Amir Syarifuddin Mendominasi Sayap Kiri
Selain menjadi Ketua Perdana Menteri, nama Amir Syarifuddin juga tercatat sebagai Formateur Cabinet. Sebelum bersitegang dengan imam besar DI/TII, Amir sempat menawarkan jabatan Menteri Muda Pertahanan kepada Kartosoewirjo.
Namun penawaran tersebut ditolaknya karena Kartosoewirjo menganggap jika menerima jabatan tersebut berarti ia mengamini kabinet sayap kiri alias komunis.
Alhasil Amir pun mencari kandidat lain yang sepemahaman dengannya, sedangkan Kartosoewirjo memilih untuk berjuang langsung bersama rakyat.
Amir Syarifuddin dengan Kartosoewirjo semakin bersitegang setelah militer republik menolak memberikan senjata pada DI/TII sebelum akhirnya mereka hijrah ke Yogyakarta. Penolakan ini membuat pasukan Kartosoewirjo berjuang melawan Sekutu dengan seluruh kekuatan.
Hal ini membuat pasukan DI/TII sering menyerbu gudang senjata milik Jepang. Mereka merampas senjata Jepang untuk melawan Sekutu di tengah hutan gerilya. Tak ada satupun yang membantu mereka dalam memperjuangkan Jawa Barat.
Ironisnya ketika Belanda mengakui kedaulatan Indonesia tahun 1949, pemerintahan republik beserta militernya kembali pulang ke Jakarta.
Mereka juga mengklaim wilayah Jawa Barat adalah miliknya yang tentu harus disterilkan dari setiap kelompok separatis termasuk kelompok DI/TII pimpinan Kartosoewirjo.
Baca Juga: Sejarah DI/TII di Tasikmalaya, Kartosuwiryo Marah Disebut Gerombolan Separatis
Mendeklarasikan Kemerdekaan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat
Kartosoewirjo menolak bergabung dengan Republik Indonesia sebab ia merasa telah mendeklarasikan kemerdekaan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Dengan demikian ia menolak Jawa Barat bagian dari Republik Indonesia.
Pendapat ini dinyatakan oleh Kartosoewirjo setelah pihak republik meninggalkan Jawa Barat akibat Perjanjian Renville. Kartosoewirjo bersama pengikutnya merasa telah berjasa mempertahankan Jawa Barat dari kekuasaan Belanda.
Mereka juga beberapa kali mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari militer republik. Salah satunya yakni merasa ditinggalkan dan ditelantarkan tanpa dibekali senjata dalam mempertahankan Jawa Barat.
Padahal sebelumnya Kartosoewirjo telah meminta supaya militer republik meninggalkan senjatanya untuk pertahanan mereka.
Maka dari itu Kartosoewirjo bersama DI/TII tidak akan meninggalkan Jawa Barat. Ia juga telah membangun kesepakatan bersama jika ada anggotanya yang membelot pada pihak republik, maka harus dilucuti senjatanya baik secara damai maupun dengan kekerasan. (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
