Mangkunegaran VI merupakan salah seorang Raja di wilayah Vorstenlanden yang terkenal sebagai pemimpin di pulau Jawa yang paling reformis. Sebagai raja Surakarta kala itu, Mangkunegaran VI kerap menjadi penentang ulung kebijakan baru pemerintah kolonial.
Walaupun secara administrasi kolonial saat itu, Mangkunegaran diupah oleh pemerintah Belanda, ia tak segan menolak kebijakan mereka. Terutama apabila aturan tersebut justru merugikan rakyat bumiputera.
Selain membuat pemerintah kolonial tidak dihargai, Mangkunegaran VI juga mempelopori tidak perlunya izin dari Keraton Kasunanan Surakarta saat Mangkunegaran akan mengangkat Raja barunya.
Hal ini karena Mangkunegaran VI merasa telah mendeklarasikan wilayahnya menjadi daerah swapradja.
Baca Juga: Pembangunan Kanal Batavia Abad 17, Upaya VOC Bangun Kualitas Air Ibukota
Artinya Kasunanan tidak perlu ikut campur dengan tata pelaksanaan birokrasi Mangkunegaran. Hal ini karena aturan baru tidak mewajibkan Mangkunegaran VI harus lebih rendah dari Kasunanan Surakarta.
Mangkunegaran VI Sang Reformis Jawa Mereformasi Ekonomi dan Pendidikan Bumiputera
Menurut Eko Sulistyo dalam buku berjudul, “Jejak Listrik di Tanah Raja” (2021), Mangkunegaran VI berhasil mereformasi bidang ekonomi dan pendidikan untuk golongan bumiputera.
Khususnya golongan bumiputera yang dimaksud adalah orang-orang Jawa yang hidup di daerah Surakarta dan sekitarnya.
Dalam mewujudkan reformasi ekonomi dan pendidikan tersebut, Mangkunegaran VI bekerjasama dengan seorang Belanda terkemuka bernama J. A. C. De Kock van Leeuweun.
Konon pria asal Belanda bertubuh tambun itu merupakan pegawai pemerintah kolonial. Ia bertugas menjadi pengawas pabrik gula di daerah Kasunanan Surakarta. Namun karena punya semangat memajukan kaum tertindas, maka Mangkunegaran VI mengajaknya bekerjasama.
De Kock dianggap bisa menyelesaikan persoalan ekonomi dan pendidikan di daerah Mangkunegaran yang relatif kacau. Pendidikan pada tahun 1903 mulai berjalan di beberapa daerah karena politik etis, tapi di wilayah Mangkunegaran sekolah tersebut berjalan secara selektif, tidak merata.
Hal ini yang membuat Mangkunegaran VI ingin melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Alhasil setelah berunding dengan De Kock, Mangkunegaran VI memberikan beasiswa kepada anak-anak bumiputera untuk sekolah di lembaga yang didirikannya sendiri.
Baca Juga: Sejarah Pasar Baru Bandung, Pusat Dagang Tionghoa Zaman Kolonial
Mangkunegaran VI Sering Lakukan Aksi Turba
Masih menurut Eko Sulistyo, Mangkunegaran VI tidak hanya terkenal sebagai seorang reformis di awal abad ke-20, tetapi ia juga dikagumi banyak orang karena sering melakukan aksi turun ke bawah (turba).
Mangkunegaran VI sering melakukan perjalanan rahasia untuk mengetahui kondisi ekonomi, pendidikan, dan sosial rakyatnya yang ada di beberapa daerah.
Salah satu perjalanan rahasia yang membuat Mangkunegaran VI harus melakukan turba antara lain terjadi ketika ia harus pergi menghadap pemerintah pusat di Bogor. Kala itu Mangkunegaran VI ingin mengetahui keadaan rakyatnya dengan memilih jalan yang lebih jauh dari seharusnya.
Mangkunegaran VI mengelilingi pantai Utara (saat berangkat) dan pantai Selatan (saat pulang) Jawa. Sesekali, ia turun dari kereta kuda dan mengobrol santai dengan orang-orang bumiputera yang mengalami kesulitan ekonomi.
Aksi turba membuat rakyat Surakarta menyenangi Mangkunegaran VI. Maka dari itu kendati Pura Mangkunegaran kerap bersinggungan dengan Keraton Kasunanan Surakarta, hal itu tak membuat Mangkunegaran VI khawatir akan dampaknya.
Baca Juga: Agraris Wet 1870, Kebijakan Kolonial yang Melahirkan Para Bandit
Mereformasi Gaya Hidup Mewah Elit Tradisional di Jawa
Sebagaimana jiwa seorang reformis yang ada dalam tubuh Mangkunegaran VI, baginya gaya hidup mewah merupakan sesuatu hal yang tidak terlalu penting.
Tidak seperti Pakubuwono X yang bergelimang harta, Mangkunegaran VI justru menghindari gemerlap mewahnya berlian untuk menghormati rakyat.
Ia bahkan pernah melakukan penghematan anggaran untuk para pejabat Mangkunegaran dengan tujuan supaya tidak hidup bermewah-mewahan. Mangkunegaran VI melarang keturunannya “hidup enak” sebelum rakyat mendapat kebahagiaan yang sama.
Reformasi budaya ini membuat istana Mangkunegaran jadi sorotan berbagai pihak, termasuk pihak Belanda.
Konon pemerintah kolonial tidak menyukai ini karena dengan adanya penghematan semacam ini bisa membuat Mangkunegaran VI bertindak apatis pada birokrasi kolonial.
Pemerintah kolonial menginginkan semua keturunan raja-raja di Jawa hidup dengan kemewahan. Dengan kemewahan dan hidup yang serba ada maka mereka mudah berada di ujung telunjuk orang Belanda.
Keturunan para pemimpin tradisional menjadi kacung kolonial, mereka pun akan terus menjadi tangan kanan orang Belanda. Jelas ini membuat kehidupan rakyat bumiputera kacau dan menderita. (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
