harapanrakyat.com – Menjadi salah satu provinsi yang kepala daerahnya tidak sedang terjerat hukum berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, Pemprov Jabar meraih penghargaan sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Proaktif.
Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Jabar Gandjar Yudniarsa mengatakan, ada beberapa kriteria pemerintah daerah dalam meraih UKPBJ Proaktif ini.
“Salah satunya yakni pimpinan tertinggi pemerintah daerah (kepala daerah) yang tidak sedang terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan pengadaan barang/jasa,” ungkap Gandjar, Kamis (25/5/2023).
Kriteria lainnya, kata Gandjar, yakni UKPBJ yang telah mencapai tingkat kematangan proaktif, tingkat keterisian SDM JF PPBJ, dan nilai ITKP K/L/Pemda minimal berada dalam kategori baik.
Baca Juga : Gubernur Jawa Barat Usulkan Mochtar Kusumaatmadja Jadi Pahlawan Nasional
“Karena memenuhi kriteria penilaian, Pemprov Jabar kembali meraih penghargaan UKPBJ Proaktif dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” ucapnya.
Kepala LKPP Hendar Prihadi secara langsung menyerahkan penghargaan UKPBJ Proaktif tersebut di Jakarta pada Rabu (24/5/2023).
Gandjar menegaskan, penghargaan tersebut sebagai bentuk komitmen Pemprov Jabar dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih baik.
“Kami mengapresiasi seluruh stakeholder dan Biro PBJ Jawa Barat atas dukungan dan upayanya dalam meningkatkan maturitas dan kapabilitas UKPBJ,” katanya.
Ia mengharapkan dengan penghargaan tersebut mampu menjadikan UKPBJ sebagai pusat keunggulan dalam menjalankan tugas fungsinya untuk meningkatkan nilai manfaat. Selain itu, kata Gandjar, pencapaian ini juga dapat menjadi katalis tujuan organisasi melalui pengadaan barang/jasa yang efisien dan transparan.
“Melalui penghargaan UKPBJ Proaktif ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat,” tutur Gandjar. (Ecep/R13/HR Online)
