harapanrakyat.com – Seiring dengan kembali normalnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Sarimukti, Bandung Barat Jawa Barat, maka Pemkot Bandung akan menutup TPA sampah darurat Cicabe Kota Bandung.
Hal itu dikemukakan Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung, Ema Sumarna di Balai Kota Bandung, Selasa (16/5/2023).
Menurut Ema, kembali normalnya operasional TPA Sarimukti ini menjadi angin segar bagi warga Kota Bandung.
Baca Juga : Pemprov Jabar Perluas Area TPA Sarimukti 6 Hektare
“Kalau terjadi, maka komitmen Pemkot Bandung untuk TPA Cicabe kami hentikan. Kembali ke TPA Sarimukti,” ungkap Ema.
Ia menerangkan, dengan membaiknya kondisi TPA Sarimukti, maka Pemkot Bandung dapat kembali melakukan ritase sebanyak 210 kali untuk pembuangan sampah.
“Artinya, 1200 ton sampah ini ada potensi peluang bisa kembali ke TPA Sarimukti,” ujarnya.
Kendati demikian, ia menilai sampah di Kota Bandung harus tetap bisa terkelola dengan baik. Hal itu agar Kota Bandung tidak tergantung pada keberadaan TPA Sarimukti.
Oleh karena itu, lanjut Ema, edukasi kepada masyarakat menjadi hal utama untuk pengelolaan sampah. Sehingga, warga Kota Bandung mampu menyelesaikan sampah di sumbernya.
“Satu sisi edukasi masyarakat menjadi keniscayaan. Kang Pisman 3R atau KBS (Kawasan Bebas Sampah) menjadi target kita. Itu durasi aku cukup panjang. Merubah mindset tidak mudah,” ungkap Ema.
Baca Juga : Kurangi Produksi Sampah, Pemkot Bandung Kembali Kaji Ulang PLTSa
Ema menuturkan, masalah sampah tersebut sudah menjadi atensi pemerintah pusat. Pasalnya penanganan sampah merupakan hal yang masif terus terinformasikan.
“Masalah sampah di Kota Bandung sudah menjadi atensi pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Penanganan sampah itu menjadi masif dan terus terinformasikan. Edukasi masyarakat bisa menyelesaikan sampah di rumah tangga atau TPS,” ucapnya.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menerangkan penanganan sampah perlu dukungan dari pemerintah, baik pusat maupun provinsi.
“Hal ini (penanganan sampah) harus terselesaikan dan butuh dukungan pemerintah provinsi. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu koordinasi,” ucapnya di Kota Bandung. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)
