Nelayan Pangandaran, Jawa Barat rusak dua kapal pukat harimau pada September 1975. Peristiwa ini membuat Indonesia geger. Sejumlah surat kabar nasional memberitakan peristiwa tersebut.
Para nelayan mengamuk karena jenis kapal pukat harimau sudah dilarang beroperasi. Pemerintah telah mengeluarkan larangan untuk kapal pukat harimau karena berisiko merusak biota laut dengan cepat.
Kapal pukat harimau yang datang di lautan Pangandaran berasal dari negara asing. Mereka sengaja datang ke lautan Pangandaran untuk mencari ikan yang banyak. Hal ini dipersoalkan oleh nelayan setempat. Sebab tindakan ini tidak ada bedanya dengan perompakan.
Peristiwa kapal pukat harimau di Pangandaran tembus terdengar sampai ke pemerintah pusat khususnya Dirjen Perikanan, Laksamana Pertama Iman Sadjono. Ia menanggapi peristiwa ini dengan serius. Namun ia sempat menyayangkan tindakan main hakim sendiri para nelayan di Pangandaran.
Baca Juga: Sejarah Pangandaran Pasca Pendudukan Jepang, Pemerintahan Pindah dari Ciamis ke Cilacap
Nelayan Pangandaran Rusak Kapal Pukat Harimau karena Emosi
Menurut surat kabar Kompas yang terbit pada tanggal 17 September 1975 bertajuk, “Masalah-masalah Perikanan”, nelayan Pangandaran emosi dengan kapal-kapal asing yang membawa pukat harimau karena bukan hanya sekali mereka datang. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1975 adalah yang ke dua kali setelah sebelumnya pernah ada.
Kapal pukat harimau yang datang ke Pangandaran pertama kali berhasil bebas. Mereka sengaja dibebaskan oleh nelayan karena mungkin para nelayan asing itu berlayar terbawa angin.
Mereka tersasar sampai ke teluk Pangandaran. Akan tetapi setelah mereka bebas dari nelayan Pangandaran, kapal pukat harimau itu datang lagi.
Kejadian yang kedua kali tidak diampuni oleh nelayan Pangandaran. Mereka kemudian mengamuk dan menghampiri kapal pukat harimau itu ke tengah laut.
Setelah berhasil digeret ke tepian kapal pukat harimau tersebut dirusak oleh nelayan setempat. Mereka membakar kapal ini hingga rusak tak bersisa. Tujuannya jelas –menimbulkan efek jera.
Nelayan di Pangandaran kesal dengan perilaku nelayan asing di laut wilayah kekuasaannya. Mereka seolah menjadi perompak yang tugasnya mencuri ikan di negara asing.
Padahal secara undang-undang jelas perbuatan itu bisa dipidanakan. Maka dari itu berita nelayan Pangandaran mengamuk direspon oleh pemerintah pusat kala itu.
Baca Juga: Sejarah Transmigrasi Orang Jawa Reang ke Pangandaran Abad 19
Berita Perusakan Kapal Pukat Harimau Gegerkan Ketua HNSI
Pada tanggal 28 Juli 1975 Pengurus Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menghadap Presiden Soeharto di Jakarta.
Kepada Presiden, Ketua HNSI yang kala itu dijabat oleh Sugiharto menerangkan berbagai keganjilan sekitar dunia perikanan. Terlebih setelah peristiwa perusakan 2 kapal pukat harimau asing oleh nelayan di Pangandaran.
Sugiharto mewakili aspirasi nelayan di seluruh Indonesia menuntut pemerintah agar mengawasi lebih ketat lagi soal izin operasional kapal pukat harimau. Terutama kapal pukat harimau yang sering digunakan oleh para nelayan asing.
Sebab akhir-akhir ini izin kapal asing yang beredar juga tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana mengutip data Kompas (1975) berikut:
“Ijin operasi untuk kapal-kapal nelayan asing di laut Jawa setahunnya 500 kapal. Sementara di Selat Malaka 300 kapal. Tetapi kenyataannya ijin yang dikeluarkan untuk Selat Malaka saja melebihi aturan: 1.300 kapal. Belum lagi yang beroperasi gelap sebanyak 600 kapal”.
Menurut Sugiharto ini bisa terjadi karena kurang ada koordinasi antara pusat dan pemerintah daerah mengenai jumlah ijin operasi bagi kapal-kapal asing. Juga tentang wilayah operasi kapal-kapal penangkap ikan yang tak pernah menyesal.
Baca Juga: Sejarah Pembantaian Tionghoa di Pangandaran, Siasat Adu Domba Sekutu
Nelayan Pangandaran Membongkar Kerugian Negara di Bidang Perikanan
Akibat peristiwa di atas, nelayan Pangandaran dianggap sukses membongkar kerugian negara di bidang perikanan. Presiden Soeharto langsung mengadakan pemeriksaan mendalam terkait izin kapal pukat harimau yang sering digunakan nelayan asing menjelajahi lautan Indonesia.
Walaupun data perikanan membaik dari tahun 1968-1974, Presiden Soeharto mencurigai adanya manipulasi. Sebab pada kenyataannya hasil kenaikan ke arah yang membaik di bidang perikanan tersebut tidak termasuk ke dalam kas negara.
Berkaca pada peristiwa pembakaran 2 kapal pukat di teluk Pangandaran, Presiden Soeharti mencurigai ada oknum yang memasukan data dan tak bertanggungjawab. Sebab banyak sekali keganjilan-keganjilan yang tidak sesuai dengan arahan kabinet kerja.
Hal ini sebagaimana juga disampaikan oleh Menteri Perikanan Iman Sadjono pada Kompas (1975), berikut kutipan dari pernyataannya:
“Kemajuan perikanan di sektor penanaman modal asing, juga di sektor penanaman modal dalam negeri cukup mengesankan. Akan tetapi kemajuan di sektor nelayan rakyat kurang terasa”. (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
