harapanrakyat.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Opini WTP ini atas laporan keuangan Pemprov Jabar Tahun Anggaran 2022.
Dengan meraih Opini WTP, menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hal itu menandakan pembangunan di Jawa Barat selalu akuntabel dan transparan. Sehingga, lanjut ia, selama lima tahun di masa kepemimpinannya banyak manfaat bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, kami kembali meraih Opini WTP. Menandakan ke-12 kali (Opini WTP) merupakan sebuah hal baik terus kami pertahankan,” kata Ridwan Kamil usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Senin (15/5/2023).
Baca Juga : Pemerintah Perluas Ruang Lapor Pungutan Liar di Jawa Barat
“Ini juga menandakan pembangunan Jawa Barat selama lima tahun terakhir selalu dalam koridor transparan dan akuntabel. Sehingga masyarakat Jawa Barat bisa merasakan manfaatnya,” tambah gubernur.
Ia berharap, apresiasi Opini WTP ini menjadi tradisi positif dalam membangun Jawa Barat. Sehingga hal itu dapat menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Keberhasilan meraih Opini WTP yang ke-12 kali juga, Ridwan Kamil mengharapkan, membuka mata masyarakat dan menjadi kado terindah di akhir masa jabatannya sebagai gubernur. Pasalnya, lanjut Ridwan Kamil, setiap pengalokasian anggaran selalu untuk kemaslahatan masyarakat.
“Ini hadiah di akhir jabatan kami. Mudah-mudahan juga diapresiasi warga. Bahwa setiap rupiah yang kita rencanakan dan belanjakan itu, sudah sesuai dengan ketentuan demi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Baca Juga : Apindo Jawa Barat Apresiasi Masuknya Ekspansi Investasi Alas Kaki di Cirebon
Kepada Penjabat Gubernur yang akan menjadi pemimpin 50 juta penduduk Jawa Barat, Ridwan Kamil berpesan agar mempertahankan kualitas pembangunan dan anggaran di Jawa Barat.
“Mudah-mudahan Pj Gubernur Jawa Barat bisa mempertahankan kualitas pembangunan dan anggaran di Jawa Barat,” ujar Ridwan Kamil setelah penyerahan Opini WTP itu. (Ecep/R13/HR Online)
 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.){kind=link}