harapanrakyat.com,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai PAN, Herry Dermawan, saat di Ciamis menyebut para penyuluh pertanian atau PPL sangat jelas jasanya dalam dalam sektor ketahanan pangan.
Maka dari itu, ia berharap sekali para PPL ini dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasalnya penyuluh pertanian ini kebanyakan adalah pegawai honorer.
Hal tersebut Herry Darmawan ungkapkan, saat menghadiri kegiatan Rapat Evaluasi Teknis Penyuluh Pertanian Jawa Barat dan POPT Dinas Pertanian Jawa Barat, Jumat (19/5/2023), di salah satu rumah makan di Ciamis.
“Sekarang ini PPL itu sedang tidak tenang hidupnya, karena terancam dengan status kepegawaian mereka. Mereka ini statusnya itu adalah honorer dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
Baca Juga: DPRD Jawa Barat Segera Usulkan Nama Pj Gubernur ke Kemendagri
Namun masalahnya, sambung Herry, di pemerintah pusat menginginkan untuk tidak akan ada lagi honorer. Padahal, menurutnya, PPL dan POPT di Jawa Barat itu ada sekitar sebanyak 1.200 orang.
“Kita ingin para PPL yang masih THL (Tenaga Harian Lepas) itu diangkat menjadi PPPK. Apakah ada kemungkinan itu? Jawabannya itu ada. Hanya saja perlu sinkronisasi antara Menpan RB dan Kementan,” ucapnya.
Perhatian Herry Dermawan kepada Penyuluh Pertanian di Ciamis
Herry menjelaskan, ada dua undang-undang yang sangat kontradiktif. Yakni Kementan Nomor 72, yang intinya berbicara tentang adanya Kuota untuk PPL maksimalnya hanya 16 orang untuk provinsi. Padahal PPL di Jawa Barat itu sudah ribuan.
“Sementara peraturan lainnya yaitu Menpan RB, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengajukan diangkat menjadi PPPK. Ini yang sedang kita cari terobosannya,” ujarnya.
Menurut Herry yang selaku anggota DPRD Jawa Barat Dapil XIII meliputi Kuningan, Ciamis, Kota Banjar dan Pangandaran ini, Pemprov Jabar harus berani mengusulkan penyuluh pertanian menjadi PPPK.
Baca Juga: Anggota DPRD Jabar Apresiasi Nadira Raina, Atlet Ciamis Juara Kejurnas BKC
Sedangkan untuk masalah undang-undang yang kontradiktif tersebut, ia berujar untuk biar diselesaikan oleh pemerintah pusat.
“Tapi kalau kita itu ada di belakang para PPL yang sudah jelas-jelas jasanya dalam hal pangan, itu harus kita perjuangkan dengan cara kita mengajukan usulan,” katanya.
Herry menuturkan, hal tersebut tentunya bukan hal yang gampang, apalagi Jawa Barat ini lagi transisi. Namun pihaknya berharap bahwa ini harus jadi prioritas Pemprov Jabar.
“Karena percuma mau ngomong produksi ketahanan pangan, kalau kita tidak punya PPL atau POPT, itu nanti mau siapa,” tuturnya.
“Pemerintah Provinsi Jabar harus berani mengajukan PPL untuk menjadikan PPPK ke pusat karena wewenangnya itu dari pusat,” harapnya.
Dalam kegiatan Rapat Evaluasi Teknis Penyuluh Pertanian tersebut, juga dihadiri Kepala Dinas Pertanian Jabar, serta ratusan PPL dan POPT dari Ciamis, Kota Banjar dan Pangandaran. (Ferry/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
